MEDAN — Sebanyak 9.759 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dibuka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2026. Ribuan kursi ini disiapkan guna mengisi kebutuhan sumber daya manusia di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut, Muhammad Taufik Tarigan, dalam sesi keterangan pers di Lobby Dekranasda pada Kamis, 30 April 2026. Menurutnya, seluruh OPD terkait telah mengajukan usulan nama dan jumlah kebutuhan pegawai ke pihak Bapeg.
Proses rekrutmen ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 yang diterbitkan pada 12 Maret 2026. Bapeg Sumut telah berkoordinasi dengan seluruh OPD melalui Surat Sekda tertanggal 17 Maret 2026 untuk pendataan kebutuhan.
Berdasarkan data yang masuk, sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Tenaga pendidik atau guru mendominasi usulan formasi tahun ini, mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara secara menyeluruh.
Selain itu, rekrutmen ini bertujuan menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih akuntabel dan transparan. Pemerintah juga berharap pembukaan CPNS ini dapat membantu menekan angka pengangguran di daerah.
Hingga 8 April 2026, total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif di lingkungan Pemprov Sumut mencapai 35.838 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.268 ASN telah mengikuti assessment center guna mengukur kapabilitas mereka di berbagai jenjang jabatan.
Rincian profil ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi mencakup 42 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 331 orang Pejabat Administrator, dan 618 orang Pejabat Pengawas. Sementara itu, untuk Jabatan Fungsional (JF), tercatat 251 orang JF Ahli Madya, 527 orang JF Ahli Muda, 396 orang JF Ahli Pertama, serta 30 orang JF Mahir. Tenaga Pelaksana yang telah mengikuti proses tersebut sebanyak 73 orang.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Bapeg Sumut, Muhammad Yusuf Siregar, menyebutkan bahwa aspek finansial rekrutmen ini telah dikomunikasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pihaknya terus mematangkan rencana penerimaan agar proses rekrutmen berjalan lancar.
Pendataan yang dilakukan saat ini bertujuan memberikan gambaran jelas mengenai peta kekuatan personel yang ada. Hal tersebut dinilai krusial dalam menentukan arah kebijakan manajemen ASN di masa depan serta memastikan pelayanan publik semakin optimal.