MEDAN — Sulaiman Harahap mengingatkan jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen atau sekadar rapat dan presentasi. Ia menegaskan bahwa publik menuntut hasil nyata dari setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
“Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat,” ujar Sulaiman di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (3/6/2026).
Sulaiman berharap asistensi ini menjadi momentum evaluasi yang jujur dan langkah konkret memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia tidak ingin ada daerah yang nilai administrasinya bagus, tetapi pelayanan publiknya lambat dan angka kemiskinan masih tinggi.
“Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Menurut Sulaiman, kepala daerah harus menjadi motor utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Budaya kerja birokrasi perlu berubah secara menyeluruh, pembangunan zona integritas harus diwujudkan secara substantif, dan transformasi digital harus diperkuat di seluruh daerah.
“Reformasi birokrasi sesungguhnya adalah upaya mengembalikan birokrasi kepada tujuan utamanya, yakni melayani masyarakat secara efektif dan berkeadilan,” katanya.
SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas dipandang sebagai tiga pilar utama membangun pemerintahan modern. Sulaiman menekankan ketiganya tidak boleh dipandang sekadar agenda administratif tahunan, melainkan fondasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bukan hanya sibuk bekerja, tetapi birokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat. Birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, unggul, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.