SUMATERA UTARA — Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 5.000 desa nelayan terpadu, dengan realisasi perdana sebanyak 1.300 desa pada tahun ini. Program tersebut merupakan instrumen utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya dari sektor perikanan.
"Pemerintah akan membangun 5 ribu desa nelayan, dengan 1.300 desa mulai direalisasikan pada tahun ini," kata Prabowo, baru-baru ini.
Setiap desa nelayan yang dibangun akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, antara lain instalasi es dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Ketersediaan dua fasilitas ini dinilai krusial mengingat nelayan selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap es batu dan bahan bakar solar saat melaut.
Presiden menegaskan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. "Keinginan agar petani dan nelayan dapat merasakan hasil kerja yang lebih baik dan hidup lebih sejahtera," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pembangunan desa nelayan menjadi bagian dari transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menyebut program desa nelayan sudah lama dinantikan oleh komunitas nelayan di pesisir. Namun, ia mengingatkan agar realisasinya tidak berhenti pada seremoni belaka.
"Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026," kata Daniel Johan.
Secara khusus, Daniel Johan meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi untuk kapal-kapal nelayan. Akses terhadap solar subsidi dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program desa nelayan di lapangan.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci mekanisme pendanaan dan skema pembangunan untuk 1.300 desa nelayan yang ditargetkan tahun ini. Rincian teknis, termasuk sumber anggaran dan pola keterlibatan pemerintah daerah, diperkirakan akan diatur dalam peraturan turunan yang tengah disiapkan kementerian terkait.