MEDAN — Pemerintah Kabupaten Langkat mengambil langkah strategis dengan menjalin sinergi langsung dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menemui Kajati Sumut Muhibuddin, S.H., M.H. di Medan, Kamis (18/6/2026), untuk membahas penguatan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintah daerah.
Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi. Syah Afandin menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bentuk keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Saya ingin di bawah kepemimpinan saya, Kabupaten Langkat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, transparan, serta maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syah Afandin.
Pembahasan utama dalam pertemuan itu mencakup pendampingan hukum bagi Pemkab Langkat. Syah Afandin meminta agar Kejati Sumut terus memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan masukan konstruktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Kami tetap membutuhkan dukungan, masukan, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun layanan hukum lainnya,” ungkapnya.
Kajati Sumut Muhibuddin menyambut baik komitmen yang ditunjukkan Pemkab Langkat. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung melalui berbagai layanan hukum sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Menurut Muhibuddin, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Kajati Sumut didampingi jajarannya, antara lain Herlina Setyorini, SH, MH selaku Asisten Pembinaan Kejati Sumut, Agung Ardyanto, SH selaku Asisten Pengawasan, Rizaldi, SH, MH selaku Kasi Penkum, serta Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Asbach, SH. Sementara itu, Bupati Langkat turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, SH, M.AP.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Langkat dan Kejati Sumut berharap sinergi kelembagaan semakin kuat. Target utamanya adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Langkah ini dinilai strategis untuk meminimalisasi potensi permasalahan administrasi maupun hukum dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Langkat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.