MEDAN — Pemerintah menghadirkan layanan digital bernama Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai sistem terpadu untuk mengelola data dan pengajuan bantuan sosial. Melalui platform ini, warga Sumatera Utara bisa mengakses Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara online menggunakan ponsel Android yang terhubung ke internet.
Portal Perlinsos terhubung dengan berbagai basis data pemerintah sehingga proses verifikasi kelayakan penerima bantuan bisa dilakukan secara lebih akurat. Sistem ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebelum mengajukan bantuan, masyarakat perlu memastikan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah aktif. IKD bisa diaktivasi melalui kantor kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai domisili.
Selain itu, pemohon harus menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses verifikasi serta memiliki akses internet dan perangkat Android.
Berikut tahapan pengajuan bansos melalui Portal Perlinsos:
Setelah pengajuan dikirim, sistem akan melakukan pencocokan data secara digital dengan sejumlah instansi terkait. Proses ini menentukan apakah pemohon memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Salah satu keunggulan Portal Perlinsos adalah kemampuan memantau status pengajuan secara langsung. Pemohon bisa melihat perkembangan mulai dari pengajuan diterima, proses verifikasi, evaluasi kelayakan, hingga keputusan akhir tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Apabila dinyatakan layak, penerima akan memperoleh informasi lanjutan melalui sistem. Mereka biasanya diarahkan untuk membuka rekening bank jika diperlukan dan mendaftarkan nomor rekening sebagai sarana penyaluran bantuan.
Namun, tidak semua pengajuan akan disetujui. Beberapa faktor yang menyebabkan permohonan ditolak antara lain data kependudukan tidak sesuai, dokumen pendukung tidak lengkap, data tidak lolos verifikasi sistem, atau terdapat perbedaan data antara dokumen dengan basis data pemerintah. Masyarakat disarankan memastikan seluruh informasi yang diinput sudah benar dan sesuai dokumen resmi.