Pemprov Sumut Kembali Raih Opini WTP dari BPK untuk Ke-12 Kalinya Berturut-turut, Capaian Tindak Lanjut 78,9 Persen

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Kamis. Dalam rapat paripurna tersebut, BPK menyerahkan opini WTP yang menandakan laporan keuangan pemprov disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Angka Tindak Lanjut Capai 78,9 Persen, Mendekati Target Nasional

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita mengapresiasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK yang telah mencapai 78,9 persen. Angka ini hanya terpaut 1,1 persen dari target nasional sebesar 80 persen.

"Untuk itu, kami memerlukan komitmen bersama agar capaian tersebut dapat memenuhi target nasional sebesar 80 persen. Atas opini WTP ke-12 ini, kami ucapkan selamat," kata Nelson dalam sambutannya.

Gubernur Akui Masih Ada Aspek yang Perlu Dibenahi

Meski meraih opini terbaik, Bobby Nasution mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut pembenahan internal akan terus dilakukan, termasuk mengharapkan bimbingan dari BPK RI serta pengawasan yang efektif dan konstruktif dari DPRD Sumut.

"Kami juga berharap seluruh aparatur terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab, dan integritas dalam mengelola keuangan daerah dengan taat asas dan taat aturan," ujar Bobby.

Rekomendasi BPK: Evaluasi Belanja Daerah hingga Kelebihan Pembayaran

Nelson menjelaskan, meskipun opini WTP diraih, masih ada sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi belanja daerah, penyelesaian kelebihan pembayaran, dan beberapa catatan lainnya.

"Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025," tegas Nelson.

Komitmen Menuju Clean Government dan Good Governance

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen mewujudkan clean government dan good governance melalui tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ia berharap opini WTP ini bisa menjadi budaya kerja yang bersih dan berkelanjutan.

"Ini menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan hasil kerja terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby.