MEDAN — Bobby Nasution mengakui upaya penertiban tambang ilegal di Sumatera Utara masih seperti permainan kucing-kucingan. Ia menyebut pelaku sudah mahir menghindari petugas dengan menghentikan operasi saat ada razia, lalu memulai lagi keesokan harinya.
"Ya pertama kita turun (penertiban) karena marak di lapangan, makanya kita lakukan penertiban. Tapi, di lapangan saya sampaikan, pas datang (penertiban) mereka (pertambangan ilegal) hilang, besok mulai lagi," ujar Bobby usai meninjau Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Kamis (9/7/2026).
Kebijakan menghancurkan alat berat di tempat merupakan respons atas ketidakefektifan prosedur penyitaan selama ini. Menurut Bobby, banyak alat berat yang terlanjur dipindahkan atau tidak bisa dijangkau petugas saat operasi berlangsung.
"Jadi jika sampai di lapangan ada alat-alat (penambangan) perlu diamankan saja. Tapi, kalau susah diamankan hancurkan di tempat saja," tegasnya.
Bobby menjelaskan, kerusakan infrastruktur jalan menjadi dampak paling kasatmata. Kendaraan berat pengangkut material tambang melintasi jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional yang tidak dirancang menahan beban berlebih.
"Contohnya jalan jadi rusak. Jadi ini bukan hanya masalah pajak retribusi, tapi itu artinya ketika usaha tambang izinnya tidak ada, artinya area itu tidak dilalui kendaraan berat," katanya.
Selain infrastruktur, aktivitas tambang ilegal juga mengancam lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, melaporkan temuan sejumlah lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan alat berat. Aktivitas ini berpotensi merusak bentang alam, mencemari sumber air, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor.
Pola operasi pelaku yang berpindah-pindah menjadi tantangan utama. Saat aparat datang, aktivitas langsung dihentikan. Namun, begitu petugas meninggalkan lokasi, operasi kembali berjalan seperti biasa. Bobby menilai, tanpa pengawasan berkelanjutan dan tindakan tegas di lapangan, penertiban tidak akan efektif.
Langkah penghancuran alat berat dianggap sebagai sinyal keras kepada para pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus melakukan razia dan patroli gabungan guna memberantas praktik pertambangan liar yang merugikan negara dan masyarakat.