MEDAN — Proyek pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Utara mulai memasuki tahap percepatan. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, menyatakan bahwa 21 kegiatan tersebut merupakan prioritas yang harus rampung sesuai target.
"Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota," kata Chandra, Selasa (14/7/2026).
Pembangunan fisik akibat bencana ini difokuskan di delapan daerah yang mengalami kerusakan parah. Daerah tersebut meliputi Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.
Jenis pekerjaan yang dikerjakan meliputi peningkatan struktur jalan provinsi, pembangunan turap, talud, dan bronjong, serta pembukaan atau penimbunan jalan. Selain itu, proyek ini juga mencakup rehabilitasi jalan provinsi, pemeliharaan berkala, hingga pembangunan jembatan baru.
Hingga 10 Juli 2026, progres fisik pembangunan telah tercatat pada 41 kegiatan. Rinciannya, 7 kegiatan masuk dalam Proyek Strategis Daerah (PSD) dan sisanya merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Kegiatan yang sudah berjalan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, Toba, Medan, dan Deliserdang.
Dari total proyek yang direncanakan, sebanyak 14 kegiatan pembangunan fisik sudah memasuki tahap kontrak. Proyek-proyek ini termasuk dalam PHTC, PSD, dan proyek tanggap bencana untuk pembangunan jembatan baru pada ruas Simpangtiga Namu Unggas-Tangkahan di Kabupaten Langkat.
Sementara itu, 13 kegiatan lainnya masih dalam proses tender. Beberapa di antaranya merupakan penanganan pascabencana untuk pembangunan turap, talud, dan bronjong pada ruas Kuala Sp. Marike di Langkat, serta proyek yang menggunakan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Lima kegiatan PSD yang berlokasi di Nias Barat dan Nias Selatan saat ini masih dalam proses pengadaan dan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sementara itu, dua kegiatan di Deliserdang belum masuk tahap RUP, yaitu optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan peningkatan struktur jalan ruas Sihaporas-Paringgonan di Padang Lawas Utara.
Chandra menegaskan pihaknya terus memastikan alur pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. "Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana," ujarnya.