TANJUNGBALAI — Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tanjungbalai Asahan menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Kegiatan itu berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu.
Forum dihadiri Kepala Stasiun PPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, unsur Forkopimda, serta puluhan pelaku usaha perikanan dari Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. Turut hadir perwakilan KPKN, BRI, dan BNI.
Kepala Stasiun PPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Kebijakan ini, menurut dia, merupakan upaya memperkuat jaminan mutu hasil perikanan untuk pasar domestik maupun ekspor.
"Bagi para pelaku usaha kami sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun. Dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu semuanya gratis," kata Aan Fibro Widodo.
Ia menambahkan, KKP melalui Badan Mutu memiliki sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah. Aan menyebut, dua bulan menjabat sebagai Kepala Stasiun PPMHKP, ia melihat banyak potensi usaha perikanan, baik pengolahan hasil kelautan maupun budidaya, yang perlu difasilitasi dalam peningkatan mutu melalui sertifikasi.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud sinergi mengatasi kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut. Ia mengatakan, potensi ekspor hasil laut oleh pelaku usaha di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan tidak hanya mampu menembus kawasan Asia, tetapi juga Eropa.
"Ini (layanan sertifikasi) peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah ikhtiar pemerintah dalam mempersingkat birokrasi melalui digitalisasi untuk memudahkan dan memangkas waktu. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya," kata Nurmalini Marpaung.
Pemkot Tanjungbalai berharap forum konsultasi publik ini membuahkan hasil yang membawa kemajuan terhadap jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pelayanan dan proses administrasi dalam sertifikasi yang mudah tanpa birokrasi berbelit-belit disediakan pemerintah hendaknya dimanfaatkan para pelaku usaha.
Aan Fibro Widodo menyatakan, pihaknya akan terus mendorong dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha perikanan kelautan dan budidaya. Upaya itu dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk menyukseskan Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Para pelaku usaha yang berminat dapat mengakses sembilan jenis layanan sertifikasi mutu perikanan yang disediakan KKP secara gratis. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, audit atau inspeksi oleh Inspektur Mutu, hingga penerbitan sertifikat tanpa biaya sepeser pun.