NIAS BARAT — Ratusan warga Nias Barat memanfaatkan momen kunjungan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menyampaikan persoalan yang mengendap selama ini. Salah satu yang paling mendesak adalah bantuan alat tangkap bagi nelayan setempat.
Tokoh agama Nias Barat, Akhmad Rafi Zebua, menyampaikan langsung permintaan bantuan 400 set alat tangkap berbagai ukuran, termasuk jaring tenggiri. Ia juga mewakili nelayan yang mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun tanpa dukungan peralatan memadai.
Menanggapi hal itu, Bobby mengaku akan mendata ulang kebutuhan nelayan di Nias Barat. Meski pengadaan kapal motor belum masuk APBD tahun ini, bantuan alat tangkap masih terbuka.
“Kalau untuk kapal motor memang tahun ini belum ada pengadaannya. Nanti kami diskusikan lagi dengan OPD terkait. Tetapi untuk alat tangkap akan kita lihat. Kalau tidak bisa dari APBD, nanti saya bantu secara pribadi setelah Agustus tahun ini,” kata Bobby.
Akhmad Rafi juga meminta Pemprov Sumut merealisasikan bantuan rehabilitasi Masjid Al Uswah di Kecamatan Sirombu. Masjid ini dinilai memiliki nilai sejarah sebagai salah satu jejak perkembangan Islam di Nias Barat.
Bantuan tersebut sebelumnya sempat masuk rencana anggaran Pemprov Sumut, namun batal karena dialihkan untuk penyelenggaraan PON. Bobby menilai usulan Rp 100 juta tidak cukup dan meminta pengurus masjid memperbaiki proposal.
“Kalau Rp 100 juta tidak bisa. Yang bisa Rp 250 juta. Perbaiki proposalnya dan ajukan kembali,” ujarnya.
Warga juga mendorong pengembangan pariwisata di Pulau Asu dan Pulau Inako yang dinilai memiliki keindahan alam dan kekayaan sumber daya laut. Namun Bobby menyebut kawasan itu belum menjadi prioritas utama dalam rencana pengembangan wisata Kepulauan Nias.
Hasil pembahasan bersama kepala daerah se-Kepulauan Nias menempatkan Nias Barat sebagai kawasan produksi. Meski begitu, Bobby menegaskan potensi wisata tidak diabaikan.
“Nias Barat tetap akan berkembang. Pengembangan kawasan wisata akan dilakukan bertahap setelah kawasan prioritas lainnya berjalan,” kata Bobby.
Persoalan lain yang mengemuka adalah kebutuhan pemecah ombak dan pembangunan fasilitas pelabuhan, termasuk penambahan layanan transportasi laut ke Pulau Inako. Bobby menjelaskan pemecah ombak merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani masalah tersebut. Sementara untuk pelabuhan, Pemprov Sumut akan mendorong percepatan pembangunan agar akses masyarakat kepulauan semakin terbuka.
Dalam kegiatan Sapa Daerah itu, Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk terus mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. (*)