MEDAN — Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Bobby Nasution untuk mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Desakan ini menyusul sepinya jumlah pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang telah memasuki pekan ketiga penyelenggaraan.
Menurut Rudi, ada dua faktor utama yang membuat PRSU sepi peminat. Pertama, harga tiket masuk yang dinilai masyarakat masih terlalu mahal. Kedua, konsep acara yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
"Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," kata Rudi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU hanya dipengaruhi oleh konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara. Ia membandingkan dengan konser-konser besar seperti Dewa 19 yang selalu menyedot ribuan penonton di Medan.
"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa," ujarnya.
Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan PRSU, Rudi meminta panitia segera mengambil langkah nyata. Ia menyebut indikator sederhana untuk melihat tingkat kunjungan bisa dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.
"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," tegasnya.
Rudi mendesak panitia untuk menurunkan harga tiket dan melakukan promosi yang lebih masif agar masyarakat kembali tertarik datang ke PRSU.
Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Menurutnya, perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD tersebut seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Namun kenyataannya, perubahan yang dijanjikan tidak terlihat.
"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti," katanya.
Meski pengelola diketahui menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil kerja yang ditampilkan tidak mencerminkan profesionalisme. Ia mendorong pengelola untuk belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat.
Rudi secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan terhadap jajaran direksi PT PPSU apabila dinilai tidak mampu mengelola PRSU secara profesional. Ia menambahkan bahwa DPRD Sumut telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD.
"Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," tegasnya.
"Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU," pungkasnya.