MEDAN — Kelangkaan BBM yang berlangsung sekitar sepekan di Sumatera Utara disebut telah memicu kemacetan panjang di depan SPBU dan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Kondisi inilah yang mendorong LBH Betul-betul untuk mengambil langkah hukum dengan mengadukan dua institusi tersebut ke Polda Sumut.
Menurut Febrinaldi Siregar, kuasa hukum dari LBH Betul-betul, dampak kelangkaan ini sudah sangat terasa oleh masyarakat. Warga harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, sementara para pekerja yang bergantung pada kendaraan roda dua dan empat mengeluhkan aktivitas mereka terhambat.
"Dalam sepekan terjadi kelangkaan, kemacetan, terganggunya pekerjaan, kerugian perekonomian negara memenuhi unsur. Sehingga dengan dumas kita Polda Sumut sudah punya dasar," ujar Febrinaldi di Medan, Selasa.
Dalam laporan yang diterima kepolisian, LBH Betul-betul meminta penyelidikan menyeluruh terkait penyebab kelangkaan. Mereka menyoroti dugaan pembiaran atau kelalaian dalam kebijakan penyaluran BBM oleh Pertamina dan BPH Migas. Tak hanya itu, lembaga bantuan hukum ini juga mencurigai adanya penyimpangan dalam proses penyimpanan, pengangkutan, hingga kegiatan niaga bahan bakar.
"Kami melaporkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi selama bulan Juli," kata Febrinaldi.
Febrinaldi menegaskan bahwa dengan diterimanya pengaduan masyarakat (dumas) ini, Polda Sumut sudah memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam laporan awal yang disampaikan, belum dijelaskan secara rinci nilai kerugian negara yang diklaim maupun bukti-bukti pendukung dugaan pelanggaran tersebut.
LBH Betul-betul berharap aparat kepolisian segera menelusuri rantai distribusi BBM di Sumatera Utara. Mereka mendesak agar tidak ada pihak yang dibiarkan begitu saja jika terbukti lalai atau sengaja menyebabkan kelangkaan yang merugikan masyarakat luas.