TEBING TINGGI — Sekda Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik menekankan bahwa perkembangan global yang semakin terbuka menuntut pengawasan lebih ketat di tingkat akar rumput. Menurutnya, lurah dan kepala desa memiliki peran strategis dalam mengenali kondisi masyarakat serta memetakan potensi wilayah yang rawan praktik ilegal.
Dalam arahannya, Erwin menyebut kelurahan merupakan ujung tombak perlindungan warga. Ia meminta lurah aktif melakukan pemetaan wilayah, memperkuat koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta menjadi agen edukasi agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.
"Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, lurah harus aktif melakukan pemetaan wilayah, memperkuat koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta menjadi agen edukasi bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi," ujar Sekda.
Erwin mengapresiasi terobosan pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Disdukcapil, Dinas PPPA, aparat penegak hukum, hingga perangkat kelurahan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
"Semoga seluruh peserta dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing sehingga masyarakat semakin memahami bahaya perdagangan orang dan pentingnya prosedur migrasi yang aman serta legal," tambahnya.
Ketua Panitia sekaligus Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Pematangsiantar, Erwan Budiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan kelurahan mengenai modus operandi TPPO dan TPPM. Ia menyebut Desa Binaan Imigrasi dioptimalkan sebagai pusat edukasi masyarakat sekaligus mendukung pengawasan keimigrasian melalui deteksi dini terhadap keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Acara ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Benyamin Kali Patempal Harahap, perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Zahidin.