SUMATERA UTARA — Pemerintah memastikan motor listrik nasional akan segera hadir di pasar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/7/2026) sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor manufaktur dalam negeri. Targetnya, sektor ini kembali menjadi lokomotif perekonomian dan menyerap tenaga kerja berkualitas.
Ajib Hamdani dari APINDO mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun akan sulit tercapai jika sektor manufaktur hanya berkontribusi di bawah 20 persen terhadap PDB. Data makro menunjukkan Indonesia masih mengalami deindustrialisasi.
Sebagai perbandingan, sektor manufaktur Vietnam sudah menyumbang lebih dari 23 persen terhadap PDB, bahkan beberapa sektor lainnya mencapai 30 persen. Regulasi yang pro-pertumbuhan dan kebijakan low cost of doing business menjadi kunci. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam kuartal kedua 2026 tembus 8,39 persen year on year.
Menurut Ajib, motor listrik nasional baru bisa disebut sebagai produk dalam negeri jika memenuhi dua unsur penting. Pertama, TKDN di atas 50 persen yang mencakup kekayaan intelektual lokal pada komponen seperti chassis, body pack, dan wiring.
Kedua, rantai pasok komponen lokal harus tumbuh. Artinya, setiap bagian motor harus melibatkan industri kecil dan menengah serta koperasi otomotif. "Ekosistem ekonominya harus memberikan dampak luas ke masyarakat," ujar Ajib dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Pertanyaan kritis kini mengarah pada implementasi di tingkat teknis. Apakah komitmen Presiden Prabowo akan diterjemahkan dengan baik oleh kementerian terkait? Ajib menilai produsen motor listrik nasional harus digarap serius agar tidak sekadar menjadi proyek seremonial.
Tanpa insentif yang tepat sasaran dan kepastian regulasi, dampak trickle down effect ke sektor industri kecil menengah hanya akan menjadi wacana. Padahal, momentum reindustrialisasi melalui kendaraan listrik adalah peluang yang tak boleh dilewatkan.