MEDAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk menguji ketahanan hukum sejumlah inovasi perpajakan daerah. Langkah ini diambil agar setiap program baru tidak sekadar populer, tetapi memiliki kepastian hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian, S.STP., M.Si., datang langsung ke kantor Kanwil Kemenkum Sumut didampingi para kepala bidang. Rombongan diterima Kepala Kanwil, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Agha memaparkan tiga program unggulan yang tengah disiapkan Bapenda. Meski tidak merinci detail teknis, ia menegaskan seluruh inovasi dirancang untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajiban sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh terobosan dan inovasi pelayanan perpajakan daerah memiliki payung hukum yang kuat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan PAD Kota Medan,” ujar Agha dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Menurut Agha, banyak inovasi daerah gagal di tengah jalan karena tidak diuji dari sisi legalitas. Ia mencontohkan, sistem pembayaran digital atau skema insentif pajak bisa bermasalah jika tidak diatur dalam peraturan kepala daerah atau perda yang sesuai.
Bapenda meminta Kanwil Kemenkum Sumut memberikan masukan, pandangan, serta pendampingan dalam penyusunan regulasi turunan. Harapannya, setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kokoh sehingga tidak mudah digugat di kemudian hari.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, mengapresiasi langkah Bapenda. Menurutnya, arah pengembangan inovasi sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
Namun, Ignatius mengingatkan jajaran Bapenda untuk terus melakukan penyempurnaan. “Jangan cepat berpuas diri terhadap capaian yang telah diraih,” katanya.
Ia mendorong Bapenda menghadirkan inovasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan regulasi serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan perpajakan daerah di Medan diharapkan semakin modern, efektif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD.
Jika inovasi berjalan lancar, wajib pajak di Medan bisa menikmati layanan yang lebih cepat dan transparan. Sistem digital yang tengah dikembangkan Bapenda diharapkan memangkas waktu pengurusan dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dan wajib pajak.
Bapenda menargetkan optimalisasi PAD melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan. Konsultasi ke Kemenkum Sumut menjadi langkah awal untuk memastikan target itu tercapai tanpa masalah hukum di kemudian hari.