Jakarta - Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Juli-September 2026 dilaporkan belum cair ke rekening sejumlah penerima manfaat, meski penyaluran resmi sudah dimulai sejak Senin, 20 Juli 2026. Penyebab utamanya adalah proses integrasi data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru diterapkan.
Sistem DTSEN membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok atau desil, mulai dari Desil 1 untuk kategori paling miskin hingga Desil 10 untuk kelompok paling mampu. Pembagian desil ini menjadi acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Program PKH kini dialokasikan khusus untuk masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4. Sementara itu, penyaringan untuk program BPNT diterapkan lebih ketat lagi — warga yang terdata masuk Desil 5 atau kategori menengah ke bawah secara resmi dikeluarkan dari daftar penerima.
Pemutakhiran data penerima dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW, musyawarah di kelurahan atau desa, pengesahan oleh bupati atau wali kota, hingga validasi akhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mekanisme yang bersifat dinamis ini membuat warga yang dinilai mengalami peningkatan kondisi ekonomi bisa dicoret dari sistem, dan posisinya digantikan oleh keluarga miskin baru yang lebih membutuhkan.
Bagi masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, pemerintah membuka dua jalur resmi untuk mengajukan perbaikan data. Jalur pertama bisa dilakukan secara mandiri melalui fitur Sanggah atau Usul di aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial, dengan mengunggah foto KTP, swafoto, serta rincian kondisi rumah dan penghasilan.
Jalur kedua dapat diajukan langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan foto kondisi rumah untuk diinput ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Seluruh berkas pengajuan dari kedua jalur tersebut tetap wajib melalui proses verifikasi lapangan oleh petugas pendamping sosial sebelum perubahan status disahkan.
Bagi warga yang terdaftar aktif pada triwulan ketiga 2026, besaran bantuan PKH disalurkan sesuai komponen keluarga. Untuk kategori ibu hamil/menyusui dan anak usia dini, bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000 per tahap.
Sementara untuk komponen pendidikan, besaran bantuan dibedakan per jenjang: Rp225.000 untuk siswa SD, Rp375.000 untuk siswa SMP, dan Rp500.000 untuk siswa SMA. Adapun kategori lansia usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapat alokasi bantuan sebesar Rp600.000 per tahap.
Untuk program BPNT, bantuan disalurkan dalam bentuk saldo nontunai yang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dialokasikan khusus untuk belanja bahan pangan pokok di agen-agen resmi yang telah ditunjuk.