TAPANULI UTARA — Keluhan warga ini bermula dari aktivitas workshop pembuatan blok beton untuk proyek Pekerjaan Pengendalian Dasar Sungai Aek Sigeaon Tahap II di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas penempatan material yang menghambat akses publik tersebut.
Kawasan Rangkea Sipagagan sebenarnya memiliki dua pintu masuk. Selain Jembatan Soekarno-Hatta, ada jalur di samping Hotel Kenari Tarutung. Sayangnya, akses tersebut sangat sempit dan hanya ramah untuk kendaraan kecil, seperti sepeda motor atau mobil pribadi berukuran mini.
Artinya, ketika Jembatan Soekarno-Hatta terhalang tumpukan material, warga praktis kehilangan akses utama. Truk dump atau kendaraan besar lainnya tidak mungkin memutar lewat jalur alternatif, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari menjadi terganggu.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekesalannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026). Ia menegaskan bahwa material tersebut menumpuk begitu saja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.
"Kami harap tumpukan itu diletakkan di sisi jalan yang tidak menghambat, agar kami tetap bisa melintas dengan nyaman. Kami tidak tahu material ini untuk apa dan siapa yang menaruhnya. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada koordinasi. Begitu saja sudah menumpuk di jalan," ungkapnya.
Kondisi ini terasa kontras dengan status Jembatan Soekarno-Hatta yang merupakan infrastruktur vital penghubung Desa Aek Siansimun dengan Kelurahan Hutatoruan IX, X, dan XI. Jembatan ini diresmikan pada 21 Agustus 2021 dan sempat mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda beberapa waktu lalu.
Kini, setelah melewati masa perbaikan, jalur vital tersebut justru kembali terganggu. Bukan oleh bencana alam, melainkan oleh tumpukan material proyek yang penempatannya dinilai sembarangan dan tidak mempertimbangkan kepentingan warga sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai siapa yang menaruh material tersebut dan mengapa diletakkan di badan jalan tanpa papan informasi. Warga berharap pihak terkait, baik dari kontraktor pelaksana maupun Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, segera menindaklanjuti keluhan ini.
Jika tidak, potensi kemacetan dan kecelakaan di kawasan tersebut akan semakin besar. Warga pun berharap ada solusi cepat, minimal material dipindahkan ke lokasi yang tidak mengganggu arus lalu lintas utama. (Henry)