Pj Sekdaprov Sumut Tekankan APBD Tak Cukup Terserap, 1.400 ASN Diingatkan Soal Dampak ke Masyarakat

MEDAN — Penjabat Sekda Sumut Timur Tumanggor meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ia menilai APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi instrumen utama pembangunan yang hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh warga.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya saat membuka webinar bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Menggeser Paradigma dari Serapan ke Hasil

Timur mengingatkan bahwa selama ini keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kerap diukur dari persentase penyerapan anggaran. Menurutnya, cara pandang itu perlu segera ditinggalkan karena tidak menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap, menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” kata Timur.

Ia mencontohkan bahwa sebuah program bisa saja menyerap anggaran hingga seratus persen, tetapi jika output dan outcome-nya tidak menyentuh persoalan riil warga, maka program tersebut gagal memberikan dampak.

Empat Syarat agar Belanja Daerah Efektif

Dalam arahannya, Timur menjabarkan setidaknya empat prinsip yang harus dipegang seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun dan merealisasikan APBD 2026.

• Selaras dengan prioritas pembangunan: Program dan kegiatan harus menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki keterkaitan jelas dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah.
• Perencanaan berbasis data: Keputusan anggaran tidak boleh sekadar rutinitas tahunan, melainkan didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi warga di lapangan.
• Efisiensi menjadi budaya kerja: Setiap perangkat daerah perlu mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberi nilai tambah dan mengalihkannya ke program yang manfaatnya lebih besar.
• Pengawasan diperkuat sejak awal: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan mencegah risiko dan mengendalikan inefisiensi, bukan hanya mencari kesalahan setelah anggaran berjalan.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Webinar untuk Memastikan APBD sebagai Stimulus Ekonomi

Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Agustinus Panjaitan, menyebut kegiatan ini merupakan komitmen lembaganya untuk terus mengembangkan kapasitas ASN di tengah tuntutan organisasi yang makin kompleks. Ia menegaskan peningkatan kompetensi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mutlak.

Webinar ini dirancang untuk melatih ASN menyusun anggaran berbasis prioritas daerah dan kebutuhan riil publik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD.

“Memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkas Agustinus.