NIAS SELATAN — Kabupaten Nias Selatan menyatakan siap mengawal kebijakan pertanahan nasional yang menyentuh langsung masyarakat kepulauan. Keikutsertaan dalam rapat koordinasi GTRA Sumut ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini menjadi kendala di daerah.
Rapat yang berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara itu dihadiri Wakil Gubernur Sumut, jajaran Tim GTRA Provinsi, serta kepala kantor pertanahan dari seluruh kabupaten/kota. Bupati Sokhiatulo Laia datang didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) setempat.
Pertemuan tahun ini tidak sekadar seremonial. Pemerintah provinsi meminta setiap daerah mempercepat dua hal sekaligus: penataan aset atau asset reform, dan penataan akses atau access reform.
Penataan aset berkaitan erat dengan kejelasan kepemilikan tanah, sementara penataan akses menyangkut bagaimana tanah yang sudah bersertifikat itu bisa dimanfaatkan warga untuk kegiatan ekonomi produktif. Penyelesaian konflik agraria hingga pemerataan penguasaan lahan ikut menjadi bahan pembahasan.
Bagi Nias Selatan, sinergi ini bukan sekadar formalitas. Wilayah yang tersebar dalam gugusan kepulauan ini menghadapi tantangan tersendiri dalam hal pemetaan dan legalisasi tanah.
"Sinergi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan," ujar Sokhiatulo dalam kesempatan tersebut.
Pemkab Nias Selatan menaruh harapan besar pada kolaborasi ini. Berbagai hambatan di sektor pertanahan, termasuk potensi konflik agraria, diharapkan bisa diurai secara menyeluruh.
Dampak jangka panjangnya ialah mendorong pemerataan pembangunan. Dengan legalitas tanah yang jelas, warga tidak lagi kesulitan mengakses permodalan, sehingga roda ekonomi di Nias Selatan bisa berputar lebih cepat dan taraf hidup masyarakat meningkat.