SUMATERA UTARA — Realisasi investasi Indonesia sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 5.485.944 orang. Angka itu dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026, dan dilaporkan langsung ke Presiden dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani memaparkan capaian tersebut di Jakarta, Senin (19/10/2026), usai melaporkan perkembangan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Rapat terbatas bidang ekonomi itu menjadi forum penyampaian angka investasi periode dua tahun pemerintahan.
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” ujar Rosan.
Sebaran investasi menunjukkan luar Jawa masih mendominasi. Realisasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen, sementara investasi di Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Dari sisi asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun. Penanaman modal asing (PMA) menyusul di Rp1.924,5 triliun, sehingga komposisi keduanya hampir berimbang.
Pemerintah menegaskan tidak hanya mengejar volume investasi. Rosan menyebut orientasi ke depan adalah investasi yang berkualitas, terutama yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi serta berdampak nyata ke perekonomian nasional.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan yang juga CEO Danantara Indonesia.
Bagi pelaku usaha, sinyal ini penting karena menentukan sektor mana yang akan mendapat dukungan kebijakan. Investor yang bergerak di rantai pasok mineral, pengolahan, dan manufaktur berpeluang besar masuk prioritas.
Dari sisi kemudahan berusaha, pemerintah memperkuat iklim investasi lewat integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan. Tujuannya memberi kepastian proses dan waktu perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Kepastian menjadi kata kunci yang terus ditekankan Rosan. Pemerintah, menurutnya, berupaya mengurangi ketidakpastian dari sisi perizinan, waktu, maupun iklim investasi secara keseluruhan.
“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” tegas Rosan Roeslani.
Angka penyerapan 5,48 juta tenaga kerja memberi gambaran bahwa investasi yang masuk tidak berhenti di komitmen modal. Bagi pasar tenaga kerja, sebaran di luar Jawa membuka peluang kerja yang lebih merata, meski kualitas dan jenis pekerjaannya perlu dicermati.
Bagi investor, kombinasi PMDN dan PMA yang nyaris setara menunjukkan kepercayaan domestik dan asing berjalan seiring. Namun ujian sesungguhnya ada pada realisasi hilirisasi, karena di situlah nilai tambah dan dampak struktural terhadap ekonomi bakal diukur.