MEDAN — Ketua DPW Petani dan Nelayan NasDem Sumatra Utara Timbul Sinaga menegaskan pihaknya tidak akan menyalin mentah program kedua kementerian ke semua kabupaten dan kota. Menurut dia, setiap wilayah punya kondisi geografis dan kebutuhan berbeda yang harus jadi dasar penerapan program.
Pernyataan itu disampaikan Timbul usai mengikuti Rakernas Petani NasDem di Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta. Dalam forum tersebut, KKP dan Kementerian Kehutanan memaparkan arah kebijakan sektor kelautan dan kehutanan kepada pengurus daerah.
Timbul menyebut materi dari kedua kementerian sudah cukup jadi bekal awal. Poin-poin besar kebijakan dinilai sudah terlihat jelas sehingga pengurus wilayah bisa langsung menyusun langkah lanjutan.
"Secara umum garis-garis besarnya sudah disampaikan oleh kedua kementerian tadi. Tapi kami harus mensinergikan itu sesuai dengan keadaan daerah kami masing-masing. Aturan dan benang merahnya sudah terlihat," ujar Timbul di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dia menambahkan, informasi yang diterima mencakup dua sektor sekaligus, yakni kelautan dan kehutanan. Keduanya dianggap relevan bagi Sumatera Utara yang memiliki garis pantai panjang di sisi timur dan kawasan hutan di bagian barat.
"Bagi kami sangat banyak informasi yang kami dapat. Semua itu sangat berharga bagi kami untuk implementasi, baik itu di kelautan maupun di kehutanan," kata dia.
Sumatera Utara punya karakter wilayah yang lebar. Di pesisir timur seperti Belawan, Tanjungbalai, dan Labuhanbatu, mayoritas warga menggantungkan hidup dari tangkapan laut dan budidaya tambak. Sementara di kawasan barat dan dataran tinggi, tekanan justru datang dari pengelolaan lahan dan kawasan hutan.
Perbedaan itu yang membuat Timbul menekankan pentingnya penyesuaian di tingkat tapak. Program yang sama, menurut dia, bisa berjalan berbeda hasilnya di dua kabupaten yang kondisi alamnya tidak serupa.
"Artinya kami sudah bisa bergerak, karena poin-poin besarnya sudah disampaikan. Kami kondisikan itu dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, khususnya Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.
DPW Petani dan Nelayan NasDem Sumut akan menerjemahkan arahan kedua kementerian ke dalam rencana kerja daerah. Timbul menyebut sinergi dengan kondisi lokal jadi kunci agar program tidak berhenti di tataran konsep.
"Kami sinergikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah kami," ujarnya.
Dia berharap program kelautan dan kehutanan bisa berjalan optimal di Sumatera Utara. Bekal dari Rakernas disebutnya sebagai modal awal bagi pergerakan organisasi di daerah, sebelum masuk ke tahap penyusunan program yang lebih rinci.