STABAT — Rapat koordinasi Satgas MBG di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril selaku Ketua Satgas MBG. Inspeksi ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah, serta Keputusan Bupati Langkat Nomor 463-42/K/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 463-29/K/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG.
Sebanyak 82 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Langkat melayani total 225.860 penerima manfaat. Jumlah itu mencakup balita, peserta didik, ibu hamil, guru, serta tenaga kependidikan. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Langkat Ali Ihsanul Huda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan seluruh camat se-Kabupaten Langkat.
Amril menjelaskan, inspeksi Satgas MBG mencakup 14 indikator penilaian sebagai acuan mengukur kesesuaian operasional SPPG. Proses penilaian dapat dilakukan secara manual maupun melalui sistem daring. Lewat sistem tersebut, petugas bisa mengakses instrumen penilaian dan memperoleh rekomendasi hasil inspeksi secara otomatis.
"Inspeksi Satgas MBG mencakup 14 indikator penilaian. Penilaian skor indikator untuk inspeksi SPPG selain dapat dilakukan secara manual, juga dapat diakses petugas secara online. Rekomendasi hasil inspeksi akan otomatis langsung muncul," jelas Amril.
Dalam arahannya, Tiorita meminta seluruh jajaran Satgas MBG menyusun rencana kerja inspeksi secara terarah dan melaksanakan pengawasan optimal. Para camat juga diminta berkoordinasi dengan kepala SPPG di wilayah masing-masing agar kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.
"Saya meminta Satgas MBG menyusun rencana kerja inspeksi SPPG. Pastikan operasional SPPG berjalan sesuai dengan 14 indikator penilaian yang telah ditetapkan," tegas Tiorita.
Selain menekankan aspek pengawasan, Tiorita mendorong pengelola SPPG memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pangan. Komoditas yang dimaksud meliputi sayur-mayur, buah-buahan, telur, daging, dan berbagai komoditas lainnya.
Menurut Tiorita, pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat. Langkah itu juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.
Melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian, Pemkab Langkat berharap koordinasi antara Satgas MBG, camat, dan pengelola SPPG semakin kuat. Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Langkat diharapkan berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.