MEDAN — Peresmian Desk Investasi Sumatera Utara dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Pemerintah pusat menetapkan enam lokasi Desk Investasi di Indonesia: Batam (Kepulauan Riau), Denpasar (Bali), Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan).
Untuk Sumatera Utara, Desk Investasi berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Penempatan itu dimaksudkan mempermudah koordinasi pelayanan, mempercepat penyelesaian persoalan perizinan, serta mengurai hambatan investasi yang selama ini dihadapi dunia usaha.
Todotua menjelaskan, Desk Investasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk menguraikan berbagai hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi. Wadah itu juga berfungsi mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
"Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi," ujar Todotua Pasaribu.
Ia menegaskan, kehadiran Desk Investasi di Sumatera Utara diharapkan menciptakan konsolidasi pelayanan perizinan yang lebih efektif, responsif, dan terintegrasi. Persoalan bottlenecking investasi di provinsi ini disebut bakal diurai dan diselesaikan lebih cepat.
"Harapannya, Sumatera Utara ini bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara juga bisa kita urai dan kita selesaikan dengan cepat," katanya.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyambut baik kehadiran Desk Investasi Sumatera Utara. Menurutnya, wadah koordinasi tersebut menjadi peluang penting bagi pemerintah daerah untuk semakin mengoptimalkan potensi investasi masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Pakpak Bharat.
Franc berharap Desk Investasi tidak hanya menjadi pusat koordinasi pelayanan dan penyelesaian persoalan perizinan. Ia ingin forum itu turut membantu memetakan potensi investasi daerah agar dapat dipromosikan secara lebih terarah kepada investor maupun calon investor.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha agar berbagai peluang investasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
"Harapannya, Desk Investasi ini bisa menjadi wadah koordinasi yang lebih taktis ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha," ungkap Franc di Medan.
Bagi Kabupaten Pakpak Bharat, Desk Investasi diharapkan menjadi salah satu pintu untuk memperkuat promosi potensi daerah, membuka peluang kerja sama dengan investor, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif. Koordinasi yang lebih terpadu dan pelayanan perizinan yang efektif dinilai dapat mengembangkan potensi unggulan daerah menjadi peluang investasi bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Peresmian Desk Investasi Sumut menambah daftar kanal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di sektor penanaman modal. Bagi kabupaten yang belum memiliki tim promosi investasi kuat seperti Pakpak Bharat, keberadaan desk di ibu kota provinsi menjadi jalur terdekat untuk menjangkau calon investor.