MEDAN — Anatomi perjanjian kerja sama antara PTPN II (kini PTPN I Regional I), PT Nusa Dua Propertindo (NDP), dan PT Ciputra KSPN itu tertuang dalam dokumen bernomor Dir/SPK-I/01/VI/2020. Pasal 5 perjanjian melahirkan enam entitas PUP sekaligus: PUP Kawasan Residensial, PUP Kawasan Bisnis, PUP Kawasan Industri, PUP Kawasan Hijau, PUP Penunjang Kawasan, dan PUP Pengelola Kawasan. Pembentukan enam entitas itu memutus keterlibatan langsung PT Ciputra KSPN sebagai mitra pengembang tunggal.
Jauli Manalu menyebut skema tersebut sebagai rekayasa hukum level tinggi. Tujuannya satu: menyiasati delik tindak pidana korupsi secara langsung.
“Ini kan trik. Kalau hanya melihat kasus ini secara sempit melalui lembaran kertas, tentu saja ini bukan kasus korupsi tapi perdata, murni bisnis,” tegas Jauli saat membedah konstruksi hukum tersebut, Jumat (13/11/2026) siang.
Melalui skema enam PUP, PT Ciputra KSPN berhasil memposisikan diri sebagai investor beritikad baik yang hanya menyuntikkan modal dan memberi keuntungan bagi kas negara. Urusan pekerjaan teknis di lapangan digeser menjadi tanggung jawab masing-masing PUP.
Ikatan perjanjian itu menjadi alibi untuk memecah pandangan publik dan penegak hukum. Secara de jure, tanah negara berstatus HGU maupun eks-HGU tidak pernah dijual ke Ciputra, melainkan hanya dikerjasamakan dengan anak usaha BUMN, PT NDP. Secara de facto, ribuan hektare aset negara telah beralih penguasaan, dibangun, dan dikomersialkan oleh korporasi swasta.
Dengan skema Kerja Sama Operasional (KSO), PT Ciputra KSPN masuk berdasarkan undangan resmi pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yakni PT NDP. Pihak ketiga yang beritikad baik pun memiliki perisai pelindung dari undang-undang.
Implikasinya fatal jika proyek ini kelak tersandung pidana, misalnya proses peralihan lahan HGU dan eks-HGU dari PTPN ke PT NDP terbukti cacat prosedur. Ciputra bisa berlindung di balik argumen bahwa mereka tidak tahu-menahu urusan pelepasan aset di hulu dan hanya menjalankan kontrak bisnis secara profesional.
Skema itu juga memotong rantai pembuktian delik kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Ketika PT NDP selaku anak perusahaan bertransaksi dengan Ciputra, rezim hukumnya bergeser menjadi murni business to business. Potensi kerugian yang muncul akan diklaim sebagai risiko bisnis perseroan, bukan kerugian APBN atau kas induk BUMN.
Klaim kontribusi profit bagi negara melalui pembagian hasil ke PT NDP, menurut Jauli, menjadi narasi pamungkas untuk menetralisir unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi. Para petinggi pengambil keputusan akan berlindung di bawah doktrin Business Judgment Rule dengan mengklaim kebijakan itu sebagai inovasi menyelamatkan lahan terlantar.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu telah memutus bebas para terdakwa dalam pusaran awal kasus ini. Menurut Jauli, vonis itu bisa jadi karena kegagalan jaksa membongkar labirin korporasi secara utuh, bukan kesalahan hakim.
Jika penegak hukum ingin menembus tirai pelindung tersebut, Jauli menyarankan penyelidikan ditarik ke titik hulu. Yakni validitas legalitas tanah atau penerbitan HGU dari BPN untuk PTPN I Regional I yang dijadikan dasar kerjasama proyek Deli Megapolitan CitraLand.
“Jika proyek berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang diakal-akali, pasti tidak akan terjadi keributan dan penolakan. Coba dimulai dengan cek sertifikat HGU-nya. Validitas penerbitan HGU PTPN I Regional oleh BPN yang dinilai cacat karena tanpa peta bidang dan peta pendaftaran, itu adalah pintu masuknya. Baca baik-baik. Jangan cuma lihat sampulnya saja,” tantang Jauli.
Pola legal engineering semacam itu tidak eksklusif di Deli Megapolitan CitraLand. Proyek hunian elite lain di atas lahan yang diklaim sebagai aset PTPN, seperti Pesona Indah Cemara dan Jewel Garden, juga menjadi sumber keributan dengan masyarakat karena anatomi hulu ini tidak dibedah.
Konflik agraria berbalut investasi itu akan terus berlanjut dan menjadi bom waktu. Redaksi Aktual Online telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman, Kuasa Hukum PT NDP Sastra, serta perwakilan pengembang CitraLand maupun pengembang Pesona Indah Cemara.