MEDAN — Sikap dukungan itu dinyatakan Ade Jona mewakili pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, penilaian terhadap Wakil Ketua DPR RI tersebut dilakukan dari sisi pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak di dunia politik.
"Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut menyampaikan dukungan kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan ini tentu memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam dunia politik," ujar Ade Jona.
Ade Jona menempatkan pengalaman dan kematangan politik sebagai alasan utama. Modal itu dinilai penting untuk memahami dinamika politik nasional serta persoalan pemerintahan yang kompleks.
"Pertama, beliau memiliki pengalaman dan kematangan politik. Dalam menjalankan tugas kenegaraan, pengalaman merupakan salah satu aspek penting. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap dinamika politik, persoalan pemerintahan, serta bagaimana mengambil langkah dalam situasi yang kompleks," jelasnya.
Alasan kedua, kemampuan membangun komunikasi lintas partai. Menurut Ade Jona, keragaman dinamika politik Indonesia menuntut kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai pihak agar koordinasi tetap terjaga.
"Selanjutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas partai. Kita memahami bahwa Indonesia memiliki dinamika politik yang sangat beragam. Karena itu, kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga hubungan politik dan memperkuat koordinasi," katanya.
Pertimbangan ketiga adalah kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan. Ade Jona menilai seorang pemimpin tingkat nasional harus memahami bagaimana sistem pemerintahan berjalan dan bagaimana kebijakan dibentuk.
"Ketiga, kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan. Seorang pemimpin di tingkat nasional harus memahami bagaimana sistem pemerintahan berjalan, bagaimana kebijakan dibentuk, serta bagaimana hubungan antarlembaga negara harus dijalankan sesuai konstitusi," ungkapnya.
Alasan keempat, kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Bagi Gerindra Sumut, stabilitas tidak sekadar menjaga situasi politik kondusif, tetapi juga membangun koordinasi dan menyatukan berbagai pandangan.
"Berikutnya adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Stabilitas bukan hanya soal menjaga situasi politik tetap kondusif, tetapi juga bagaimana membangun koordinasi, menyatukan berbagai pandangan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik," tuturnya.
Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Ade Jona menyebut setiap keputusan pejabat negara memiliki konsekuensi luas sehingga membutuhkan sikap bijaksana dan matang.
"Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pejabat negara tentu memiliki konsekuensi luas. Karena itu, dibutuhkan sikap yang bijaksana, matang, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta negara," ucapnya.
Alasan keenam, kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik. Ade Jona menegaskan politik tidak boleh berhenti pada gagasan atau wacana, tetapi harus berujung pada program yang manfaatnya nyata bagi masyarakat.
"Keenam, kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik. Bagi kami, politik tidak boleh berhenti pada gagasan atau wacana. Harus ada kemampuan untuk mengubah agenda menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ade Jona.
Enam pertimbangan itu, lanjutnya, menjadi dasar sikap DPD Gerindra Sumut dan seluruh DPC se-Sumatera Utara. Dukungan tersebut dinyatakan sebagai posisi politik di daerah, bukan keputusan tingkat nasional partai.
"Dukungan ini merupakan sikap kami di Sumatera Utara. Kami melihat ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan, baik dari sisi pengalaman, komunikasi politik, pemahaman ketatanegaraan, maupun kemampuan dalam mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.