SAMOSIR — Bimbingan teknis Konvensi Hak Anak (KHA) digelar FKPD Kabupaten Samosir dengan menghadirkan sejumlah narasumber lintas instansi. Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, dan Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu mengisi materi dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak. Rujukan materinya adalah prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 50 orang, berasal dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan. Komposisi itu dipilih agar pemahaman hak anak tidak berhenti di level kabupaten, tetapi menjangkau struktur pemerintahan paling bawah dan satuan pendidikan.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyebut pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Keempat prinsip itu adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip tersebut diminta diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi dokumen program.
"Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya," tegas Ariston.
Ariston meminta seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dan sinergi. Menurutnya, tanggung jawab perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan.
"Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan," tambahnya.
Ia juga menegaskan anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
"Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya," tutup Ariston.
Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyatakan dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dukungan itu akan diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.
Nasip berharap anak-anak di Samosir tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri. Perhatian terhadap anak, menurutnya, harus menjadi prioritas di tengah perkembangan teknologi yang membawa tantangan bagi generasi muda.
"Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi," kata Nasip.
Dukungan serupa datang dari unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD dinilai menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.
Melalui kunjungan kerja dan bimtek ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak pun diharapkan semakin nyata, dengan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.