TAPANULI SELATAN — Penyidik Pidana Khusus Kejari Tapsel, M. Tarmizi Siregar, mengungkap bahwa pengakuan penjualan aset hibah itu disampaikan E. Sihombing saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejari Tapsel. Kepala sekolah mengaku menjual sebagian fasilitas praktik siswa kepada penampung barang rongsokan di wilayah Batangtoru.
Nilai transaksi yang diakui mencapai Rp 7 juta. Pihak sekolah berdalih uang hasil penjualan sudah dikembalikan, tetapi penyidik menemukan sejumlah kejanggalan administrasi di balik klaim tersebut.
Tarmizi merinci tiga dokumen yang masih ditunggu kejaksaan. Pertama, bukti autentik pengembalian uang. Kedua, bukti fisik sisa aset yang tidak terjual. Ketiga, kejelasan rekening tujuan penyetoran dana Rp 7 juta.
Dari tenggat 60 hari yang diberikan, penyidik menyebut masih tersisa masa tunggu 40 hari ke depan. Kejaksaan memilih memberi kelonggaran waktu ketimbang langsung menaikkan status penanganan.
“Kejaksaan memberikan tenggat waktu selama 60 hari dan saat ini masih menyisakan masa tunggu 40 hari ke depan,” kata Tarmizi, Kamis (19/11/2026).
Wartawan mempertanyakan alasan kejaksaan belum memanggil pihak pendumas untuk dimintai klarifikasi. Tarmizi berargumen materi dalam Surat Pengaduan Masyarakat Nomor 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 dinilai sudah lengkap.
Atas dasar itu, pemanggilan tambahan terhadap pelapor dianggap belum diperlukan. Kejaksaan memilih fokus pada pelengkapan bukti dari pihak sekolah.
Perpindahan aset praktik siswa ke pengepul barang bekas memicu sorotan pemerhati pendidikan di Sumatera Utara. Pemindahtanganan barang inventaris sekolah tanpa prosedur penghapusan aset yang sah dinilai mencederai tata kelola dan integritas lembaga pendidikan.
Desakan administratif kini mengarah ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pemerhati pendidikan meminta Kadisdik Sumut mengevaluasi hingga mencopot E. Sihombing demi menjaga marwah institusi dan mengamankan sisa aset sekolah.
Kalangan pengamat hukum menyoroti kebijakan masa tunggu 40 hari dan ketidakjelasan rekening pengembalian dana. Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara secara sepihak tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum apabila unsur pidana telah terpenuhi.
Publik kini menanti langkah konkret Kejari Tapsel begitu tenggat berakhir. Transparansi aliran dana pengembalian aset dinilai mutlak dibuka agar penanganan kasus berjalan akuntabel.