MEDAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menetapkan dua bentuk keringanan PBB-P2 untuk tahun 2027. Wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya akan dikenakan potongan 50 persen dari nilai tagihan. Sementara itu, tagihan PBB dengan nilai ketetapan di bawah Rp100 ribu dibebaskan sepenuhnya.
Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian menyampaikan kebijakan itu usai Wali Kota Medan Rico Waas memberikan keterangan pers di lobby Kantor Wali Kota Medan, Kamis (19/11/2026). Menurut Agha, keringanan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meringankan beban wajib pajak.
Diskon 50 persen tidak berlaku untuk semua tagihan, melainkan khusus tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. "Tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya akan dikenakan potongan 50 persen. Sedangkan, PBB di bawah 100 ribu dikenakan gratis," kata Agha Novrian.
Dengan skema tersebut, wajib pajak yang menumpuk tunggakan beberapa tahun hanya perlu membayar separuh dari total kewajiban lamanya. Sementara warga dengan ketetapan pajak kecil tidak perlu membayar sama sekali.
Pembebasan tagihan di bawah Rp100 ribu diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pemko Medan menilai kebijakan itu memberi rasa keadilan dalam pemungutan pajak daerah, sekaligus membantu warga kecil yang selama ini terbebani tagihan tahunan.
Agha menyebut diskon PBB-P2 sebagai langkah strategis untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Dengan pengurangan tersebut, warga diharapkan tidak lagi merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan.
Mekanisme, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan program keringanan ini belum dirinci dalam pengumuman tersebut. Agha mengajak seluruh wajib pajak mengikuti informasi resmi dari Bapenda Kota Medan agar tidak keliru saat mengurus keringanan.
Ia juga meminta masyarakat tetap memperhatikan kewajiban perpajakannya. Menurut Agha, kebijakan ini diharapkan disambut positif oleh warga Kota Medan.
Pemko Medan menegaskan kebijakan ini tidak dimaksudkan mengurangi semangat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, kemudahan dan keringanan dinilai dapat menumbuhkan kesadaran membayar pajak sehingga penerimaan daerah tetap terjaga.
Penerimaan dari PBB-P2 nantinya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Medan. Program keringanan ini berlaku pada tahun pajak 2027.