SUMATERA UTARA — Harga keekonomian Pertalite tercatat Rp19.629 per liter dalam struk pembelian di SPBU Pertamina Raya Pondok Cabe 2, Tangerang Selatan, tertanggal 20 November 2026 pukul 22.02 WIB. Angka nonsubsidi RON 90 itu lebih mahal Rp3.629 per liter dibandingkan Pertamax yang disebut dijual sekitar Rp16.000 per liter. Selisih ini memunculkan pertanyaan soal struktur penetapan harga BBM bersubsidi.
Struk tersebut diterima aktual.com dan memperlihatkan konsumen membeli 30 liter Pertalite dengan total pembayaran Rp300.000. Harga jual setelah subsidi pemerintah tercantum Rp10.000 per liter, sementara harga tanpa subsidi Rp19.629 per liter. Rincian transaksi juga mencantumkan total harga sebelum subsidi Rp588.870 dan subsidi pemerintah Rp288.870.
Dari angka-angka itu, pemerintah menanggung subsidi sekitar Rp9.629 untuk setiap liter Pertalite yang dibeli konsumen. Konsumen membayar Rp10.000 per liter, sedangkan selisih harga dalam struk ditanggung melalui subsidi. Struk secara eksplisit mencantumkan bahwa perhitungan subsidi merupakan angka tidak diaudit atau estimasi.
Yang membuat struk ini jadi perhatian adalah perbandingan dengan Pertamax. Berdasarkan informasi yang disampaikan konsumen, harga Pertamax berada di kisaran Rp16.000 per liter. Jika angka itu dipakai, harga Pertalite tanpa subsidi justru lebih mahal Rp3.629 per liter dibandingkan BBM beroktan 92 tersebut.
Pertanyaannya kemudian sederhana: bagaimana mungkin BBM dengan angka oktan 90 memiliki harga tanpa subsidi lebih tinggi dibandingkan BBM beroktan 92? Selisih ini yang memantik pertanyaan soal struktur penetapan harga BBM di Indonesia.
Rincian dalam struk memperlihatkan besaran subsidi yang ditanggung negara untuk satu transaksi. Untuk pembelian 30 liter, total harga sebelum subsidi mencapai Rp588.870, sementara subsidi pemerintah tercatat Rp288.870. Konsumen hanya membayar Rp300.000 untuk volume tersebut.
Angka per liter yang ditanggung pemerintah sekitar Rp9.629. Beban itu bersumber dari keuangan negara, sehingga setiap rupiah alokasi subsidi semestinya bisa dijelaskan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan angka harga semestinya menjadi perhatian Pertamina dan pemerintah. Transparansi mengenai komponen pembentuk harga BBM, besaran subsidi, serta mekanisme perhitungannya penting agar masyarakat memahami berapa biaya yang benar-benar ditanggung negara untuk setiap liter BBM bersubsidi.
Persoalannya bukan semata-mata harga Pertalite yang dijual Rp10.000 per liter. Masyarakat juga berhak mengetahui mengapa harga nonsubsidi dalam struk mencapai Rp19.629, sementara Pertamax dengan RON lebih tinggi disebut dijual sekitar Rp16.000 per liter. Apakah perbedaan itu dipengaruhi komponen biaya produksi, distribusi, kebijakan subsidi, atau mekanisme penetapan harga masing-masing produk?
Pertamina dan pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Struk yang beredar ini menunjukkan perlunya keterbukaan soal angka yang tercetak di mesin dispenser, bukan hanya harga yang dibayar konsumen di kasir.