Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Soroti Alih Fungsi Jalur Evakuasi Gunung Sibayak di Ranperda RTRW 2024-2044

Penulis: Amrizal Halim  •  Minggu, 22 November 2026 | 06:31:32 WIB
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Paltak Siburian, membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RTRW Sumut 2024-2044 dalam rapat paripurna.

MEDAN — Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Paltak Siburian, membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 dalam rapat paripurna. Dalam kesempatan itu, Paltak menegaskan kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya.

Kerusakan vegetasi, pembukaan jalur tanpa pengendalian, serta aktivitas kendaraan bermotor yang tidak sesuai karakter kawasan disebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Risiko yang muncul mencakup erosi, kerusakan tanah, hingga ancaman kelestarian hutan.

Desakan Pengawasan dan Penindakan Hukum

Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut memastikan status dan fungsi kawasan Gunung Sibayak. Pengawasan lapangan diminta dilakukan berkala, disertai tindakan terhadap setiap pelanggaran.

Penegakan hukum, menurut fraksi, tidak boleh berhenti pada teguran maupun kecaman. Aparat penegak hukum didesak memeriksa dan meminta pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan maupun pelanggaran tata ruang.

"Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan," tegas Paltak Siburian dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Lahan Pertanian Produktif Ikut Disorot

Selain Gunung Sibayak, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, industri, dan perkebunan. Lahan pertanian dinilai sebagai basis produksi pangan sekaligus bagian penting dari ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

"Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah," ujar Paltak.

Fraksi mendorong Pemprov Sumut memetakan ulang lahan produktif, khususnya sawah dan kawasan pertanian pangan. RTRW diminta diselaraskan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Konflik Agraria akibat Tumpang Tindih HGU

Persoalan lain yang diangkat adalah konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan lahan antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan permukiman dan tanah yang selama ini dikelola masyarakat. Pemprov Sumut diminta menginventarisasi status, luas, lokasi, peruntukan, dan masa berlaku HGU.

Evaluasi juga diminta dilakukan terhadap lahan yang telah berakhir maupun yang segera memasuki masa berakhir. Lahan yang secara hukum dapat dialokasikan kepada masyarakat diharapkan diprioritaskan untuk pertanian pangan, perkebunan rakyat, dan kegiatan ekonomi produktif.

"Penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria," tegasnya.

Mitigasi Bencana Masuk Pertimbangan Utama

Pada aspek lingkungan, fraksi meminta perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah pesisir, dan ekosistem lain diperkuat. Mitigasi bencana juga diminta menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan.

Risiko yang perlu diantisipasi mencakup banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Seluruh masukan fraksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Ranperda RTRW Sumut 2024-2044 yang masih bergulir di DPRD Sumut.

Reporter: Amrizal Halim
Sumber: 1kabar.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top