MEDAN — Predikat WTP yang diraih Pemkab Tapanuli Utara bukan sekadar formalitas. BPK RI menegaskan bahwa opini tersebut diberikan setelah laporan keuangan per 31 Desember 2025 dinyatakan wajar dalam seluruh aspek material. Penilaian mencakup realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, hingga perubahan ekuitas yang seluruhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, memaparkan empat indikator utama yang menjadi dasar kelulusan Taput. Pertama, kesesuaian penyajian dengan SAP. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Keempat, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Empat Indikator Penilaian yang Diloloskan BPK
Menurut Paula, keempat aspek tersebut menjadi batu uji bagi setiap pemerintah daerah yang mengincar opini WTP. Taput dinilai berhasil memenuhi seluruhnya secara konsisten selama lebih dari satu dekade. “Hal ini membuktikan komitmen serius Pemkab Taput dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya di Kantor BPK Perwakilan Sumut.
Pencapaian ini juga menjadi sinyal positif bagi publik. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi fondasi utama percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten yang berbatasan dengan Samosir dan Humbang Hasundutan itu.
Bupati: WTP ke-12 Jadi Motivasi Bekerja Lebih Baik
Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut. Ia mengapresiasi tim auditor BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Taput.
“Kami bersyukur atas capaian ini. Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut akan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Taput untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” kata Bupati dalam sambutannya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu turut dihadiri Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Josua Hutabarat. Kehadiran para pimpinan daerah ini menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal keuangan daerah.
Dengan opini WTP ke-12 ini, Taput masuk dalam jajaran daerah dengan catatan pengelolaan keuangan paling konsisten di Sumatera Utara. Ke depan, tantangan tetap ada: mempertahankan tren positif sembari meningkatkan kualitas belanja publik yang langsung dirasakan warga.
