PARAPAT — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Ia menekankan bahwa hasil pendataan ini tidak hanya untuk kepentingan statistik, melainkan untuk menentukan arah intervensi ekonomi yang tepat sasaran.
Data Mutakhir untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
“Hasil sensus nantinya akan memberikan data yang mutakhir dan terbarukan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan yang bertujuan mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujar Gubernur dalam sambutannya di hadapan para kepala daerah se-Sumut dan jajaran Forkopimda.
Bobby mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk bersinergi menyukseskan pendataan yang akan berlangsung selama dua setengah bulan ke depan. Menurutnya, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Indonesia, sehingga kualitas data menjadi krusial.
BPS: Sumut Jadi Prioritas karena Jumlah Pelaku Usaha Masif
Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan melalui metode kunjungan langsung oleh petugas sensus ke setiap rumah dan tempat usaha.
“Sumatera Utara memiliki nilai strategis karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Data dari sini akan sangat menentukan,” kata Sonny. Ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR: Tolong terima petugas, Isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data akan terjaga sepenuhnya.
Pekan Inovasi dan Investasi Jadi Panggung Kolaborasi
Pencanangan sensus ini berbarengan dengan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara 2026 yang digelar di kawasan Danau Toba. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala BPS RI, Forkopimda Provinsi Sumut, Forkopimda Kabupaten Simalungun, serta para kepala daerah dari seluruh Sumut.
Pemerintah provinsi berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara data ekonomi yang akurat dengan kebijakan investasi yang pro-rakyat. Data sensus nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun program prioritas, mulai dari pengembangan UMKM hingga penentuan lokasi industri baru.
