SUMATERA UTARA — Ketua Kadin Kukar, Dedi Sudarya, menyatakan banyak perusahaan tambang telah menyusun rencana bisnis dan menggelontorkan modal sejak dua tahun lalu. Perubahan kebijakan yang mendadak, menurutnya, menimbulkan konsekuensi kontraktual yang harus ditanggung pelaku usaha.
"Perusahaan sudah menggelontorkan modal dan menandatangani berbagai kontrak kerja. Ketika ada perubahan kebijakan, tentu akan muncul konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha," ujarnya di Tenggarong, Kamis (11/6/2026).
Kewenangan Pusat, Dampak di Daerah
Dedi menegaskan, kewenangan penuh pengaturan sektor tambang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah dan pelaku usaha hanya bisa menyesuaikan diri tanpa kejelasan sistem baru yang akan diterapkan. Ia mendorong agar sosialisasi diperluas hingga ke daerah.
"Kami di daerah sifatnya menyesuaikan. Karena itu, pemerintah pusat perlu lebih banyak menjelaskan kepada daerah mengenai bagaimana sistem yang akan diterapkan ke depan. Sosialisasi sampai ke daerah sangat diperlukan agar semua pihak memahami aturan mainnya," kata Dedi.
Pertumbuhan Melambat, PHK Mulai Terbayang
Kekhawatiran itu diperkuat data BPS Kukar. Pelaksana Harian Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar, mengungkapkan perlambatan sektor tambang sudah tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar pada Triwulan I 2026 hanya tumbuh 2,2 persen, turun tajam dari 3,72 persen di Triwulan IV 2025.
"Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor pertambangan," ucap Khairil.
Menurutnya, penurunan harga komoditas tambang telah mempengaruhi produksi dan kinerja perusahaan. Di sisi lain, beredar informasi tentang rencana sejumlah perusahaan untuk merumahkan karyawan. BPS Kukar saat ini masih melakukan kajian lebih mendalam terkait data ketenagakerjaan dan potensi PHK di sektor tersebut.
Antisipasi Dini untuk Tenaga Kerja
Dedi menekankan, langkah antisipasi dini harus segera dilakukan, terutama untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Ia menilai kondisi fiskal Kukar saat ini juga tengah menghadapi tantangan, sehingga guncangan di sektor tambang akan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah.
"Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengantisipasi dampaknya sejak dini, terutama terhadap tenaga kerja dan perekonomian daerah," tuturnya.
BPS Kukar berencana merilis data Triwulan II 2026 pada Juni mendatang, yang diharapkan bisa memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah perlambatan ekonomi di kabupaten yang masih bertumpu pada sektor pertambangan tersebut.
