MEDAN — Bupati Langkat H. Syah Afandin menemui langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Kamis (18/6/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kepatuhan hukum di seluruh lini pemerintahan.
Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Tersebut?
Dalam pertemuan itu, Syah Afandin didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril. Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin hadir bersama sejumlah pejabat, termasuk Asisten Pembinaan Herlina Setyorini, Asisten Pengawasan Agung Ardyanto, serta Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Asbach.
Pembahasan utama menyangkut pendampingan hukum dan pertimbangan hukum yang bisa diberikan Kejati Sumut kepada Pemkab Langkat. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalisasi potensi permasalahan administrasi maupun hukum dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah.
Komitmen Bupati: Pemerintahan Bersih dan Transparan
Syah Afandin menegaskan bahwa kunjungannya ke Kejati Sumut merupakan bentuk keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik. “Saya ingin di bawah kepemimpinan saya, Kabupaten Langkat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, transparan, serta maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar Kejati Sumut terus memberikan masukan konstruktif. Menurutnya, sinergi ini penting agar setiap proses pengambilan kebijakan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Respons Kajati Sumut: Siap Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
Menanggapi komitmen tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menyambut baik langkah Pemkab Langkat. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui berbagai bentuk layanan hukum, termasuk bantuan hukum dan pertimbangan hukum.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Muhibuddin.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat Langkat?
Melalui pertemuan ini, Pemkab Langkat dan Kejati Sumut berharap sinergi kelembagaan semakin kuat. Dampak langsungnya, tata kelola pemerintahan di Langkat diharapkan lebih transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan publik bisa berjalan maksimal.
Langkah ini juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah serius memberantas praktik-praktik yang melanggar hukum dalam birokrasi. Ke depan, pendampingan hukum dari Kejati Sumut akan menjadi fondasi bagi setiap kebijakan strategis yang diambil Pemkab Langkat.
