MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meninjau langsung Puskesmas Botombawo di Kabupaten Nias, Kamis, untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Dalam kunjungannya, ia menemukan sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.
Apa Saja Kekurangan di Puskesmas Nias?
Kepala Puskesmas Botombawo melaporkan beberapa kebutuhan mendesak, antara lain jumlah tempat tidur yang tidak mencukupi, peralatan medis yang terbatas, ruangan perawatan yang sempit, serta jaringan listrik yang belum stabil.
"Ada beberapa yang kita lihat, perlu ada perbaikan. Memang kita lagi mengejar kapasitas dari puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, sehingga fasilitas bertambah," kata Surya usai peninjauan.
Kolaborasi Pemprov dan Pemkab untuk Percepatan
Surya menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias dalam perencanaan peningkatan layanan ini. Menurutnya, alokasi bantuan keuangan akan lebih terarah jika perencanaan dilakukan secara terintegrasi.
"Untuk pelayanannya cukup baik. Tetapi tadi yang disampaikan kepala puskesmas ada kekurangan jumlah tempat tidur, peralatan medis, ruangan, dan jaringan listrik," ucapnya.
Target 20 Puskesmas Rawat Inap di Sumut
Pemprov Sumut menargetkan peningkatan fasilitas dan layanan pada 20 puskesmas yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota se-Sumatera Utara tahun ini. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat.
Puskesmas Mandrehe direncanakan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap pada 2026 dengan penambahan fasilitas, layanan rawat inap, tempat tidur, serta tenaga kesehatan.
"Melalui program ini, maka peningkatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi perencanaannya kita kolaborasi dengan Pemkab Nias," kata Surya.
Apresiasi Bupati Nias atas Perhatian Pemprov
Bupati Nias Ya'atulo Gulo mengapresiasi kunjungan dan perhatian Pemprov Sumut ke wilayah Kepulauan Nias. Ia menilai dukungan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Dukungan itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penguatan sektor kesehatan dan pendidikan," katanya.
