NIAS SELATAN — Longsor yang menghantam Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, pada Sabtu (8/8/2026) memaksa pemerintah daerah bergerak cepat. Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia memimpin langsung Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana di Aula Kantor Bupati, Jalan Sorake Km 5, Telukdalam, Selasa (10/8/2026), untuk memastikan roda pemerintahan dan ekonomi warga tidak lumpuh total.
Material longsor menutup badan jalan utama, mengganggu distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian di sejumlah wilayah. Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan penanganan harus dilakukan secara cepat serta terpadu.
Kesiapan TNI dan Instruksi Bupati untuk Longsor Susulan
Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Indra Rukmana, yang hadir mewakili unsur Forkopimda, menyatakan jajaran TNI siap dikerahkan untuk mendukung penuh operasi di lapangan. Dukungan ini dinilai krusial mengingat medan di Nias Selatan yang berbukit dan rawan pergerakan tanah.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa harus terus memantau kondisi di lapangan guna mengantisipasi potensi longsor susulan,” tegas Sokhiatulo dalam arahannya.
Bupati juga meminta percepatan pembersihan material longsor. Jika akses utama belum bisa dilalui, pemerintah daerah wajib segera menyiapkan jalur alternatif yang aman agar mobilitas warga serta distribusi logistik, pangan, obat-obatan, dan bahan bakar minyak (BBM) tetap berjalan.
Tujuh Langkah Penanganan yang Disepakati
Berdasarkan hasil pembahasan, rapat menyepakati tujuh langkah utama. Pertama, menetapkan status tanggap darurat dan melakukan kajian cepat untuk memetakan kerusakan infrastruktur serta permukiman warga.
Kedua, mobilisasi alat berat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diminta berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengerahkan alat berat ke lokasi longsor dan titik-titik bencana lainnya. Ketiga, pengamanan dan rekayasa lalu lintas, termasuk pengalihan rute, pemasangan rambu bahaya, serta evakuasi warga dari zona rawan.
Keempat, memastikan pemenuhan kebutuhan logistik dan bantuan sosial dengan menyiapkan dapur umum serta menjamin distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat di enam kecamatan terdampak. Kelima, memperkuat pelayanan kesehatan darurat dengan menyiagakan tim medis keliling, ambulans, dan obat-obatan, terutama untuk wilayah terisolasi.
Keenam, memastikan ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi tetap berfungsi baik di enam kecamatan terdampak. Ketujuh, membentuk pusat pengendalian dan pelaporan berkala—seluruh operasional penanganan dipusatkan di Posko Utama BPBD dan dilaporkan secara rutin kepada Bupati.
Koordinasi Lintas Instansi di Tingkat OPD
Rapat ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE., para Staf Ahli Bupati, Kepala BPBD Nias Selatan Revival Nache, S.Hut., M.M., serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah bekerja solid dengan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.
“Seluruh perangkat daerah juga diminta bekerja secara solid dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga penanganan di lapangan dapat berlangsung efektif dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya menegaskan pentingnya sinergi birokrasi dalam situasi darurat ini.
