Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sebagai Desa Binaan Imigrasi. Penetapan ini diumumkan bersamaan dengan peresmian immigration lounge di Medan, Kamis (20/8). Program ini menyasar pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
ASAHAN — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara resmi menetapkan Desa Sipaku Area di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sebagai Desa Binaan Imigrasi. Penetapan tersebut berlangsung di Lantai 2 Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Kamis (20/8).
Acara itu dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat desa binaan imigrasi, pengukuhan petugas imigrasi pembina desa, serta peresmian immigration lounge. Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Forkopimda Sumut, dan sejumlah kepala daerah.
Program Mitra Strategis Pengawasan Orang Asing
Agus Andrianto menyampaikan bahwa Desa Binaan Imigrasi dirancang sebagai mitra strategis Ditjen Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum di bidang keimigrasian.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum di bidang keimigrasian. Meningkatkan partisipasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing,” kata Agus dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini juga memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di tingkat desa.
Edukasi Langsung ke Warga untuk Cegah PMI Ilegal
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengapresiasi penetapan Desa Sipaku Area sebagai salah satu desa binaan di Sumatera Utara. Ia menilai program ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
“Program ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan edukasi serta mendekatkan layanan keimigrasian langsung kepada masyarakat desa, guna mencegah TPPO, TPPM serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural,” ujar Taufik.
Dengan adanya desa binaan ini, warga diharapkan tidak hanya memperoleh layanan administrasi keimigrasian yang lebih dekat, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang bahaya bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ke depan, petugas imigrasi pembina desa akan bertugas melakukan pendampingan dan sosialisasi secara berkala di Desa Sipaku Area.
