MEDAN — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan promosi jabatan terhadap jajaran di Kantor Pertanahan Kota Medan kendati program strategis nasional "Medan Kota Lengkap" tidak tercapai. Rivaldi, S.SiT, M.M, QRMP, yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Medan, dipromosikan memimpin Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku Utara. Pisah sambut jabatan kepada Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri dilaksanakan pada Senin (14/9/2026).
Promosi tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai mencederai prinsip meritokrasi. Seorang pejabat yang tidak mampu mencapai target "Kota Lengkap" di tingkat kota justru diberi amanah memimpin kantor wilayah provinsi. Hingga September 2026, kepastian realisasi target Kota Medan sebagai Kota Lengkap juga belum diperoleh.
Jejak Kepemimpinan: Dua Kepala Kantor, Satu Target Tak Tercapai
Reza Andrian Fachri sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sekitar Juni 2023 hingga 2025. Di masa kepemimpinannya, target Kementerian ATR/BPN tentang "Kota Lengkap" seharusnya sudah wajib tercapai pada 2024. Namun Reza juga tidak mencapai program nasional tersebut.
Reza kemudian mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Pola promosi di tengah ketidakcapaian target ini yang menjadi sorotan publik.
Kota Lengkap dan Kaitan dengan Program PTSL
Medan Kota Lengkap berkorelasi dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini sebelumnya pada 2015 dikenal sebagai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). PTSL hadir untuk mempercepat tercapainya Kota Lengkap melalui sertifikat gratis bagi masyarakat.
Kementerian ATR/BPN menargetkan Kota Medan menjadi Kota Lengkap pada 2024. Target itu tidak tercapai. Pada kunjungan kerja eks Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kantor Pertanahan Kota Medan tahun 2022, ia menyatakan Kota Lengkap akan tercapai pada 2024 karena sekitar 80 persen tanah di Kota Medan sudah terpetakan secara spasial maupun yuridis.
Dorongan Audit Anggaran PTSL
Direktur Pusat Studi Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Muslim Muis, SH, MH, meminta Kantor BPN Kota Medan diaudit anggaran program sertifikat gratis atau PTSL. Permintaan itu disampaikan saat dimintai tanggapan atas tidak adanya kejelasan selesainya program strategis nasional "Kota Lengkap".
"Target-terget itu sebenarnya untuk menyenangkan hati masyarakat, sehingga jika itu tidak tercapai berarti sudah gagal, diperiksalah siapa pejabat disitu. Jangan-jangan itu ada ranah-ranah korupsinya, sehingga tidak tercapai, jika mereka sungguh-sungguh mengerjakannya akan tercapai itu seluruh tanah tersertifikat di Kota Medan, karena gratis," kata Muslim Muis yang pernah menjabat Wadir LBH Medan, Rabu (9/9/2026).
Muslim juga menyoroti cara kerja BPN yang dinilainya tidak mendatangi semua warga, melainkan hanya berkerja sama dengan lurah tanpa turun langsung ke lapangan. Ia meminta aparat penegak hukum mengaudit anggaran program sertifikat gratis tersebut.
"Makanya kita minta APH untuk mengaudit anggaran terhadap program sertifikat gratis itu, harus diaudit jika ditemukan pelanggaran tangkap Kepala BPN, copot karena ada dugaan korupsi. Kota Lengkap tidak tercapai dikarenakan sasaran tidak tepat atau memang tidak dilaksanakan," pungkas Muslim yang konsen menyuarakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kantor Pertanahan Medan Belum Beri Kepastian
Kepala Seksi Wilayah IV Kantah Kota Medan Faisal, ST, yang mewakili Kepala Kantah Medan Rivaldi, mengakui pihaknya belum dapat memberikan kepastian mengenai status Kota Lengkap. Menurut Faisal, persoalan Kota Lengkap berada pada bagian pengukuran dan pemetaan.
"Kota Lengkap domainnya itu di pengukuran. Kita tidak mengetahui pasti, tapi kita nanti konfirmasi ke bagiannya," kata Faisal kepada Mimbar Umum, Selasa (8/9/2026).
Faisal menyebut pihak teknis yang dipanggil ke ruangannya juga belum dapat memberikan data yang diminta. Ketidakpastian ini menambah daftar pertanyaan soal realisasi program yang sudah berjalan bertahun-tahun.
Dampak bagi Warga dan Kas Daerah
Apabila Kota Medan menjadi Kota Lengkap, dampaknya bagi masyarakat sangat besar. Warga pemilik tanah dan bangunan mendapat kepastian hukum, mafia tanah dicegah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan bertambah.
Peningkatan PAD Kota Medan akan memberi ruang bagi Pemkot Medan berinovasi karena pendapatan dari tanah yang tersertifikat seluruhnya bertambah. Sebaliknya, jika Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan tidak menyelesaikan program strategis nasional ini, kebocoran PAD Kota Medan terus terjadi.
Kementerian ATR/BPN juga terus mengucurkan anggaran untuk program yang seharusnya sudah tuntas. Publik menunggu langkah audit dan evaluasi atas promosi jabatan di tengah ketidakcapaian target tersebut.
