SIMALUNGUN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengikuti peresmian 232 SPPG tahap kedua secara daring dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu. Peresmian dipimpin Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan mencakup 1.400 unit di berbagai wilayah Indonesia.
Penambahan fasilitas pelayanan gizi ini menyasar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pemerintah Provinsi Sumut mendorong agar SPPG berikutnya menjangkau daerah yang belum terlayani BGN.
Prioritas Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
Sebanyak 59 dari 232 SPPG di Sumut berada di kawasan 3T. Lokasinya tersebar di 27 kabupaten/kota, menyasar anak sekolah yang selama ini terkendala jarak dan kondisi geografis.
"Ini sebagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan, dan tumbuh kembang anak," ujar Wagub Surya.
Ia berharap program MBG terus diperluas hingga menjangkau seluruh daerah 3T. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas pengelolaan dan pelayanan harian.
"Keberadaan SPPG ini diharapkan memperluas akses masyarakat Sumut terhadap pemenuhan gizi tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempat tinggal," tegasnya.
BGN Minta Kepala Daerah Awasi Higienitas dan IPAL
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan peresmian 1.400 SPPG merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia.
Untuk tahap ini, prioritas diberikan pada wilayah dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T.
"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ucap Sudaryono.
Sudaryono menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah dan perangkatnya dalam mengawasi pelaksanaan program. Ia meminta rekomendasi segera disampaikan jika ditemukan fasilitas atau pelayanan SPPG yang belum memenuhi standar.
Aspek yang diminta diawasi mencakup higienitas dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"Kalau IPAL dan fasilitas, higienis tidak sesuai, mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami. Kami ingin kepala daerah terlibat, dan keterlibatan perangkat daerah sangat diharapkan," tutur Mas Dar.
Apa Langkah Pemprov Sumut Selanjutnya?
Pemprov Sumut mendorong penambahan SPPG ke wilayah yang belum terjangkau BGN. Tujuannya agar manfaat program MBG dirasakan lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya pencegahan masalah gizi. Keberadaan SPPG di tiap wilayah menjadi ujung pelayanan harian program tersebut.
