MEDAN — Larangan penggunaan vape bagi anggota kepolisian akan disosialisasikan melalui apel pagi di seluruh jajaran Polda Sumatera Utara. Sonny menyebut instruksi itu bakal ia sampaikan langsung bersama Provost agar penertiban berjalan serentak, bukan sekadar edaran di atas kertas.
Menurut Sonny, kepolisian berada di lini terdepan dalam penegakan aturan. Karena itu, anggota diminta memberi contoh sebelum menindak masyarakat.
Provost Dikerahkan Awasi Anggota di Setiap Jajaran
Pengawasan tidak hanya menyasar personel di Markas Polda Sumut. Bidang Propam dan Provost akan menindaklanjuti penertiban hingga satuan wilayah, dengan penekanan pada kedisiplinan anggota saat bertugas maupun di luar jam dinas.
"Tentu. Kita akan tegak lurus melaksanakan perintah. Dalam apel pagi akan saya sampaikan dengan Provost. Nanti teman-teman Provost, dan jajaran akan melaksanakan ketertiban tersebut. Kita Polri sebagai lini terdepan," kata Sonny Irawan, Senin (2/11/2026).
Alasan di Balik Larangan: Modus Narkotika Berubah Bentuk
Larangan vape di lingkungan Polri disebut sebagai langkah antisipatif terhadap pergeseran modus peredaran narkotika. Sonny menjelaskan, barang haram itu kini tidak hanya berbentuk padat, tetapi juga cair dengan campuran berbagai aroma buah.
Bentuk cair beraroma buah itulah yang rawan disamarkan ke dalam perangkat rokok elektrik. Kondisi tersebut membuat vape dinilai perlu diatur ketat di internal kepolisian, bukan hanya soal gaya hidup.
Sonny menyebut kebijakan ini sebagai terobosan baru di tubuh Polda Sumut. Aturan berlaku bagi seluruh personel, dari markas hingga satuan di daerah.
Apa Sanksi bagi Anggota yang Melanggar?
Polda Sumut belum merinci bentuk sanksi bagi anggota yang kedapatan mengisap vape. Kewenangan penindakan diserahkan ke Bid Propam dan Provost sesuai mekanisme penegakan disiplin internal Polri.
Yang jelas, pengawasan akan berjalan rutin melalui apel pagi dan pemeriksaan di satuan kerja. Anggota yang melanggar akan ditindak sesuai aturan kedisiplinan yang berlaku.
Langkah Polda Sumut mengikuti instruksi Kapolri yang berlaku nasional. Jajaran kepolisian di daerah lain diperkirakan menerapkan kebijakan serupa dalam waktu dekat.
