MEDAN — Sebanyak 12.220 paralegal kini siap bertugas di 6.110 Posbankum yang tersebar di desa dan kelurahan seluruh Sumatera Utara. Program ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.
Menteri Hukum menegaskan, Posbankum tidak sekadar didirikan, tetapi terintegrasi dalam sistem digital Kementerian Hukum. Melalui sistem itu, pemerintah bisa memantau keaktifan posko, jumlah warga yang mengakses layanan, hingga perkembangan penanganan perkara secara real time.
"Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus optimal agar bantuan hukum tepat sasaran," ujar Supratman dalam sambutannya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyebut keberadaan Posbankum di setiap desa dan kelurahan merupakan upaya memperluas akses keadilan. Ia mendorong pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) untuk penyelesaian perkara ringan di tingkat akar rumput.
Alih-alih pidana penjara, Bobby mengusulkan sanksi sosial yang edukatif. Bentuknya bisa gotong royong membersihkan lingkungan, fasilitas umum, atau kegiatan sosial lain yang memberi efek jera tanpa dampak sosial berkepanjangan.
Lewat Posbankum, warga desa dan kelurahan tak perlu lagi menempuh proses hukum panjang dan berbiaya tinggi. Cukup datang ke posko terdekat, paralegal akan mendampingi mulai dari mediasi hingga penyelesaian sengketa.
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, turut hadir didampingi Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sibolga, Sri Ayu Aritha Panggabean, S.H., M.H. Acara itu juga dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius M. Silalahi, serta para bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Sumut.