MEDAN — Zakiyuddin Harahap menerima langsung kunjungan tim BPS Kota Medan yang dipimpin Kepala BPS Hafsyah Aprillia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku kaget dengan detail pertanyaan yang diajukan petugas—mulai dari pola hidup sehari-hari, biaya hidup, hingga lini usaha. "Banyak juga pertanyaannya. Macam terdakwa kita," selorohnya di hadapan jurnalis dan petugas BPS.
Di balik canda tersebut, Zakiyuddin menyoroti masalah klasik yang selama ini menghantui penyaluran bansos: data warga miskin yang tidak akurat. Ia mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kerap luput menyasar warga berhak, sementara yang tidak berhak justru menerima. "Pendataan 10 tahun sekali ini sangat krusial. Kita harus akui, sampai saat ini data warga miskin terkadang tidak begitu akurat," tegasnya.
Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprillia, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 mengusung metode wawancara digital. Tidak ada lagi kuesioner kertas konvensional. "Status kesejahteraan warga akan langsung terpetakan ke dalam klaster desil yang ditentukan," ujarnya. Proses pendataan perdana ini sekaligus mencocokkan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan memetakan pendapatan Wakil Wali Kota.
Menurut Zakiyuddin, di era digitalisasi yang pesat, pemerintah seharusnya tidak lagi kesulitan memetakan profil ekonomi riil masyarakat. "Seharusnya dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan data warga miskin yang akurat. Semoga lewat sensus ini, data kita bisa benar-benar bersih," imbuhnya.
Zakiyuddin juga mengetuk kesadaran para pelaku usaha di Kota Medan. Ia berharap seluruh elemen bisnis—dari ekonomi mikro, makro, hingga skala besar—mendukung perhelatan sepuluh tahunan ini. "Kita harus berkata jujur tentang kehidupan sehari-hari, biaya hidup, dan usaha kita. Harus diberikan secara jujur agar bisa didata dengan tepat oleh Badan Statistik," pungkasnya.
Melalui sensus ini, data perekonomian dan status sosial-ekonomi seluruh warga Kota Medan akan ter-update secara menyeluruh dan valid. BPS menargetkan pendataan menjangkau seluruh rumah tangga dan unit usaha di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.