MEDAN — Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (19/6/2026). Mereka datang untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi anak-anak dan keluarga.
Dalam pertemuan tersebut, massa secara simbolis menyerahkan petisi yang ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Bobby Nasution yang menerima langsung rombongan menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang ikut mengawal program nasional ini.
Bobby Nasution menegaskan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di berbagai daerah di Sumatera Utara. Ia mengingatkan agar proses evaluasi program jangan sampai mengorbankan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya.
"Kita sepakat bahwa jika ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, tentu harus dilakukan. Tetapi jangan sampai proses evaluasi justru mengorbankan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaat program ini," ujar Bobby di hadapan massa.
Pantauan di lokasi, petisi yang diserahkan berisi desakan agar pemerintah pusat tetap mempertahankan dan mengalokasikan anggaran MBG di tahun-tahun mendatang. Massa menilai program ini menjadi penyelamat gizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai kampung dan kelurahan di Sumut.
Bobby menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG masih membutuhkan penguatan di sejumlah aspek, terutama agar manfaat program dapat semakin tepat sasaran. Ia berjanji akan membawa langsung petisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Bobby memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh LMP MBG tidak akan berhenti di mejanya. Ia berkomitmen untuk meneruskan petisi tersebut sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan program MBG ke depan.
Aksi damai ini berlangsung tertib. Massa membubarkan diri setelah petisi diterima langsung oleh Gubernur Bobby Nasution yang didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.