SUMATERA UTARA — Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi BUMN tidak semata-mata diukur dari akumulasi aset, melainkan dari kualitas tata kelola yang membangun kepercayaan regulator dan investor. Pernyataan ini mengemuka dalam forum IFG Regulatory Update yang membahas implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.
Forum yang digelar di Jakarta ini menyoroti sejumlah aspek teknis krusial dalam administrasi badan hukum. Pembahasan utama mencakup pemanfaatan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), verifikasi substantif terhadap transaksi perubahan data perseroan, hingga kewajiban laporan tahunan yang harus dipatuhi seluruh entitas di bawah IFG.
Aturan anyar tersebut juga menyinggung status korporasi nonaktif. Ketentuan ini relevan dengan proses pembubaran PT Asuransi Jiwasraya yang tengah berjalan. IFG sebelumnya telah meminta eks pemegang polis Jiwasraya untuk segera menyelesaikan restrukturisasi agar proses penutupan entitas lama tidak terhambat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar IFG dalam mendukung penataan badan usaha milik negara di ekosistemnya. Konsolidasi atau streamlining yang tengah dijalankan Danantara menuntut setiap lini holding memiliki pemahaman regulasi yang seragam, terutama dalam hal kepatuhan dokumen legal.
Andi memberikan apresiasi kepada IFG atas penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, pemahaman regulasi yang mendalam menjadi prasyarat mutlak bagi BUMN untuk beroperasi secara sehat dan akuntabel di tengah dinamika ekonomi nasional.
"Keberhasilan sebuah BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu membangun kepercayaan regulator, investor, dan para pemangku kepentingan," ujar Andi dalam sambutannya.
Dengan hadirnya aturan terbaru Kemenkum ini, seluruh anak usaha IFG di klaster asuransi, penjaminan, dan investasi diwajibkan menyesuaikan dokumen administrasi badan hukumnya. Proses perubahan data perseroan, misalnya, kini menghadapi verifikasi substantif yang lebih ketat dari pemerintah.
Kewajiban pelaporan tahunan juga menjadi perhatian serius. Perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban administratif berpotensi dikategorikan sebagai korporasi nonaktif, sebuah status yang dapat menghambat operasional bisnis dan proses konsolidasi yang sedang berjalan.
Langkah IFG ini dinilai strategis karena menyelaraskan aspek legal dengan target bisnis holding. Kepastian hukum atas struktur entitas menjadi modal penting bagi IFG dalam merampungkan rencana menjadi induuk tunggal holding asuransi BUMN, sebuah posisi yang sebelumnya sempat dikabarkan akan segera terbentuk.
Ke depan, seluruh proses administrasi tersebut akan terintegrasi dengan kebijakan Danantara dalam mengelola investasi dan restrukturisasi BUMN. Sinkronisasi antara Kementerian Hukum, IFG, dan Danantara menjadi kunci agar transformasi holding berjalan mulus tanpa meninggalkan persoalan legal di kemudian hari.