SUMATERA UTARA — Pembahasan transisi energi di Indonesia selama ini kerap berputar pada target gigawatt (GW) pembangkit hijau atau persentase penurunan emisi. Padahal, arah kebijakan yang diambil Tiongkok dalam Rencana Lima Tahunan ke-15 (2026–2030) memperlihatkan bahwa energi bersih hanyalah salah satu instrumen dari strategi yang jauh lebih besar: memperkuat ketahanan ekonomi, teknologi, dan keamanan nasional.
Bagi Indonesia, pelajaran ini menjadi krusial di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan semakin dalamnya industrialisasi. Ketidakpastian geopolitik global juga membuat ketergantungan energi pada pihak lain menjadi risiko yang mahal.
Tiongkok tidak hanya membangun pembangkit surya dan angin dalam skala masif. Negeri itu juga membangun industri pendukungnya. Pada 2024, Tiongkok menyumbang hampir 64% penambahan kapasitas energi terbarukan dunia, menguasai sekitar 80% manufaktur solar PV global, dan memproduksi sekitar 70% baterai dunia.
Artinya, transisi energi di sana berfungsi ganda: sebagai kebijakan iklim sekaligus mesin industrialisasi dan penguasaan teknologi. Di titik ini, Indonesia masih tertinggal. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW—dengan porsi besar dari surya (17,1 GW), hidro (11,7 GW), dan angin (7,2 GW)—belum diimbangi peta jalan pengembangan manufaktur komponen dalam negeri secara agresif.
Salah satu strategi yang jarang disorot adalah sikap Tiongkok yang tidak buru-buru mematikan pembangkit batu bara. Ketika energi surya dan angin tumbuh cepat, kebutuhan terhadap jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan layanan penyeimbang sistem ikut melonjak.
Di tengah situasi itu, pembangkit batu bara secara bertahap dialihfungsikan dari pemasok listrik utama menjadi penyedia kapasitas dan fleksibilitas. Model pendapatan mereka pun bergeser ke capacity payments dan ancillary services. Ini pelajaran penting: transisi energi berarti membangun ulang keseluruhan sistem, bukan sekadar mengganti mesin pembangkit.
Pengalaman Tiongkok juga menunjukkan bahwa pengurangan penggunaan batu bara berdampak luas: dari pertambangan, transportasi, tenaga kerja, hingga penerimaan daerah. Kajian transisi batu bara di sana menemukan bahwa dampaknya berbeda antarwilayah dan membutuhkan dukungan fiskal serta investasi bagi daerah yang paling terdampak.
Bagi Indonesia, ini peringatan serius. Agenda pensiun pembangkit batu bara tidak bisa berjalan sendiri tanpa strategi transformasi ekonomi daerah penghasil fosil. Jika diabaikan, transisi energi justru bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi di wilayah seperti Kalimantan Timur atau Sumatera Selatan.
Di sisi lain, rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit menjadi fondasi penting. Jaringan transmisi ini menghubungkan sumber energi terbarukan yang tersebar dengan pusat permintaan, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia yang kepulauan, transmisi tidak bisa dipandang sekadar pendukung pembangkit. Ia adalah infrastruktur ketahanan energi yang memastikan listrik sampai ke pusat industri dan permintaan. Tanpa jaringan yang kuat, tambahan kapasitas pembangkit hijau hanya akan menjadi proyek yang tidak efisien secara sistem.
Tantangan terbesar kini adalah memastikan energi terbarukan tidak berhenti sebagai proyek pembangkit. Panel surya, baterai, turbin, dan perangkat jaringan harus menjadi pemicu tumbuhnya industri dalam negeri. Jika tidak, transisi energi Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk impor, bukan alat untuk memperkuat ekonomi nasional.