SUMATERA UTARA — Bandung — Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan perlunya skenario cadangan dalam penyelesaian utang KCIC. Permintaan itu disampaikan setelah BAKN melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Kamis (10/9).
Menurut Andreas, jika proses pengambilalihan utang tidak selesai padahal jatuh tempo sudah berjalan, beban keuangan KAI berpotensi membengkak. "Kami menekankan dalam hal ini BAKN, agar disiapkan plan B atau rencana cadangan kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan keuangan daripada PT Kereta Api Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).
Proses due diligence yang tengah berjalan menjadi kendala utama. Andreas menilai peluang penyelesaian tepat pada 15 September 2026 cukup kecil. "Itu termasuk hal yang masih dalam proses, proses penyelesaian. Dan mereka dalam proses karena ini sifatnya dalam proses due diligence. Karena itu, kita melihat bahwa potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar," paparnya.
Jika tenggat itu lewat tanpa penyelesaian, KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCIC harus menanggung konsekuensi finansial. Karena itu, BAKN mendorong adanya mitigasi risiko sejak dini.
Selain soal utang KCIC, BAKN menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang di KAI dan PT Bukit Asam. Andreas meminta Danantara sebagai pemegang saham ikut mengawasi penyelesaian temuan tersebut bersama Badan Pengelola BUMN.
"Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka itu berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik," pungkasnya.
BAKN menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian utang KCIC hingga tuntas. Tujuannya memastikan tidak ada beban tambahan yang membebani keuangan negara maupun BUMN terkait.
Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri merupakan proyek strategis nasional yang pembangunannya dibiayai sebagian besar melalui pinjaman konsorsium China. Pengalihan utang dari KCIC ke KAI menjadi salah satu opsi restrukturisasi agar struktur keuangan perusahaan tidak jebol.