SUMATERA UTARA — Kepastian itu disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangan resmi yang diterima di Yogyakarta, Sabtu. Menurutnya, fluktuasi parameter pembentuk harga tidak mengubah posisi BBM subsidi.
"Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026," ujar Kitty.
Pertalite dan Biosolar Tetap di Harga Sekarang
Kebijakan ini menegaskan posisi pertalite (RON 90) dan biosolar (B35) sebagai BBM bersubsidi yang harganya dikunci pemerintah. Keduanya menjadi tumpuan utama konsumen roda dua dan kendaraan niaga kecil di Indonesia.
Pemerintah sebelumnya memang sudah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
BBM Nonsubsidi Ikut Formula Harga Pemerintah
Berbeda dengan BBM subsidi, harga jenis BBM Umum (JBU) atau nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex series tetap mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah. Penetapan harga JBU dilakukan berdasarkan formula dan ketentuan yang berlaku, sehingga pergerakannya bisa menyesuaikan kondisi pasar.
Pertamina Patra Niaga menyatakan terus berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait harga dan penyaluran BBM. Perusahaan juga memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Alasan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut keputusan menahan harga BBM subsidi diambil untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan ini diambil di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus dipantau atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengakui mempertahankan harga BBM subsidi di tengah tingginya harga minyak bukan kebijakan ringan. Konsekuensinya, kebutuhan anggaran subsidi berpotensi membengkak.
Meski menghadapi tekanan fiskal tersebut, pemerintah menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan harga energi.
Dampak ke Konsumen dan Anggaran Negara
Bagi pemilik kendaraan harian, kepastian ini berarti biaya operasional pertalite dan biosolar tidak berubah setidaknya sampai akhir 2026. Sementara bagi pemerintah, menahan harga berarti menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual di SPBU.
Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Konsumen diharapkan tetap membeli di SPBU resmi agar penyaluran subsidi tepat sasaran.
