SUMATERA UTARA — Kepastian tersebut disampaikan Bahlil usai ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Ia menyebut pemerintah mengikuti perkembangan harga minyak global secara saksama, terutama karena situasi pasar yang tidak menentu.
Beban Subsidi Bertambah, Daya Beli Jadi Prioritas
Bahlil tidak menampik bahwa menahan harga BBM subsidi menjadi pilihan yang berat. Konsekuensinya, anggaran subsidi pemerintah otomatis membengkak seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia.
"Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita lakukan," katanya.
Menurutnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan energi saat ini. Pemerintah memilih menanggung tambahan beban fiskal daripada membiarkan harga eceran naik.
Rata-Rata ICP Masih di Level Aman
Di sisi lain, Bahlil menilai rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun hingga September masih berada pada level yang relatif aman. Meski harga minyak dunia kini menyentuh US$ 106 sampai US$ 108 per barel, rata-rata ICP periode Januari–September berada di kisaran 85 hingga 90.
"Sekalipun sekarang sudah menjadi 106 sampai 108 dolar per barel, tapi rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan September sekarang itu kurang lebih di angka sekitar 85 sampai 90. Jadi masih, overall masih oke, ya," ujarnya.
Bahlil menegaskan pemerintah terus memantau dinamika global dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sampai dengan hari ini, tidak ada keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi.
