SUMATERA UTARA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sudah mengunci kebijakan harga BBM subsidi untuk periode yang panjang. Pernyataan itu disampaikan dalam acara InTechSEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Komitmen Harga Tetap meski Pasar Global Bergejolak
Bahlil menyebut lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel terjadi akibat ketegangan geopolitik global. Pemerintah, katanya, terus mencermati perkembangan tersebut tanpa mengubah keputusan soal harga di dalam negeri.
"Sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita sudah komit untuk harga BBM subsidi sampai dengan 31 Desember 2026. Berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan," kata Bahlil.
Selisih Asumsi APBN 2026 dan Harga Pasar
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah ditetapkan US$70 per barel. Sementara harga minyak dunia sempat melampaui US$100 per barel, sehingga muncul selisih yang cukup besar antara patokan anggaran dan kondisi pasar.
Selisih itu berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi energi, termasuk BBM dan LPG. Meski begitu, rata-rata harga acuan minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sepanjang Januari hingga September 2026 masih berada di kisaran US$85–90 per barel.
Beban Subsidi dan Ruang Kebijakan yang Sempit
Bahlil mengakui pemerintah perlu menyusun strategi agar lonjakan harga minyak global tidak langsung dibebankan ke masyarakat lewat kenaikan harga BBM bersubsidi. Beban subsidi berpotensi membesar bila harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN.
"Jadi bayangkan berapa beban subsidi kita. Kita harus putar otak untuk merumuskan kebijakan. Sekalipun terjadi kondisi global yang luar biasa, kepastian terhadap harga BBM di dalam negeri harus tetap kita jamin," ujarnya.
Yang Harus Dijaga sampai Akhir 2026
Pernyataan Bahlil menegaskan pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi meski risiko terhadap anggaran negara meningkat. Tantangan berikutnya adalah mencari formula kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan terhadap keuangan negara hingga akhir 2026.
Kepastian harga itu berlaku untuk BBM bersubsidi. Pemerintah belum menyampaikan rincian skema tambahan di luar komitmen yang sudah diumumkan Bahlil.
