MEDAN — Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumut Titiek Sugiharti menyatakan perluasan peran posyandu menyentuh seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pelayanan di posyandu tidak lagi hanya menimbang balita atau memberikan imunisasi, melainkan terintegrasi sebagai ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Dukungan Pemprov Sumut itu disampaikan usai rapat kerja Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Kamis. Rapat tersebut mempertemukan pengurus tim pembina provinsi dengan perwakilan daerah untuk menyamakan langkah transformasi.
Transformasi posyandu mencakup enam standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Titiek merinci bidang-bidang yang dimaksud.
"Ada enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial," kata Titiek.
Dengan cakupan itu, posyandu berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga dan layanan pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan. Peran yang sebelumnya terbatas pada kesehatan ibu dan anak kini melebar ke sejumlah urusan dasar lain.
Pengurus Tim Pembina Posyandu Kementerian Dalam Negeri Yudhi Timor Bini Prakoso menyebut transformasi ini mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Posyandu kini menjadi wadah bagi warga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menghubungkannya dengan layanan pemerintah.
"Posyandu jadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan," katanya.
Data nasional menunjukkan posyandu tersebar di 238.666 titik dengan jumlah kader mencapai 1.250.685 orang. Sumut menyumbang 10.472 posyandu dan 49.152 kader di dalamnya.
Yudhi menambahkan, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2025 Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia didominasi kelompok usia 0–4 tahun sebanyak 22.741.968 jiwa. Kelompok itu mayoritas berasal dari Generasi Alpha, sementara bayi yang lahir pada 2025 menjadi angkatan pertama Generasi Beta.
"Posyandu harus berubah, maka posyandu harus bertransformasi. Data posyandu di Indonesia saat ini 238.666, dan jumlah kader sebanyak 1.250.685 orang. Di antaranya Sumut 10.472 Posyandu, dan jumlah kader 49.152 orang," ucapnya.
Transformasi posyandu disebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Arah pengembangannya tidak berhenti pada pelayanan dasar.
"Transformasi posyandu turut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan," tutur Yudhi.
Bagi warga, perubahan ini berarti posyandu menjadi titik layanan yang lebih luas daripada jadwal penimbangan bulanan. Pemerintah desa dan kelurahan diminta menyiapkan dukungan agar peran baru itu berjalan di lapangan.